Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Pun Putusan MK, Kubu Prabowo-Hatta Tetap "Kuliti" Kecurangan Pilpres di Pansus DPR

Kompas.com - 01/08/2014, 14:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — 
Tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tetap akan memperkarakan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Presiden 2014, apa pun putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu saluran yang akan digunakan adalah melalui panitia khusus (pansus) kecurangan pilpres di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Pansus akan tetap berjalan," ujar anggota Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Hal itu disampaikan oleh Andre tentang nasib Pansus Pilpres sesudah MK mengeluarkan putusannya yang bersifat inkracht pada 22 Agustus 2014. Andre yakin bahwa pada rapat paripurna DPR yang mulai dilakukan pada 15 Agustus, wacana pembentukan Pansus Pilpres mulai digulirkan.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Anggota Timkamnas Prabowo-Hatta, Andre Rosiade.

"Di situ akan terlihat soliditas koalisi kami yang sebelumnya disebutkan pecah. Kami akan buktikan melalui pansus ini," kata Andre.

Saat ditanya apakah mungkin Pansus Pilpres bisa menuntaskan tugasnya karena pada akhir September DPR sudah menyelesaikan tugas, Andre tetap menyatakan optimismenya. "Tenang, kan dilantik masih lama. Tanggal 20 Oktober itu masih lama loh," ujar mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti tahun 1998 ini.

"Kami yakini Pansus itu akan mengubah konstelasi politik. Kita tidak perlu mendahului, proses pansus. Kami akan kuliti seluruh kecurangan yang ada karena pansus ini lebih punya ruang dan waktu dibandingkan MK yang waktunya lebih sempit," dalih Andre.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com