Tim Jokowi Yakin DPR Tak Akan Hambat Pelantikan Presiden

Meskipun demikian, Hasto meyakini, upaya tersebut hanya sebatas wacana dan tidak akan benar-benar terjadi karena menghambat pelantikan sama saja telah menghambat kehendak rakyat.

"Siapapun yang menjunjung tinggi hukum demokrasi, tidak akan memiliki keberanian moral untuk melawan suara rakyat," kata Hasto melalui siaran pers, Minggu (27/7/2014).

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi pernyataan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gamari Sutrisno.

Sebelumnya, Gamari mengatakan, Fraksi PKS mendukung rencana pembentukan panitia khusus pemilihan presiden 2014 yang diusulkan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca: Kubu Prabowo-Hatta Usulkan Bentuk Pansus Pilpres)

Nantinya, kata dia, pansus bisa merekomendasikan kepada anggota DPR dari partai koalisi Prabowo-Hatta yang berjumlah 60 persen lebih, untuk tidak menghadiri sidang umum MPR yang melantik Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. (Baca: Politisi PKS: Bisa Saja Koalisi Tak Hadiri Sidang Umum MPR Lantik Jokowi-JK)

Hasto berani memastikan ancaman itu akan surut di tengah jalan. Menurut Hasto, patut disayangkan, ketika kedaulatan rakyat telah disuarakan, kini masih muncul berbagai ganjalan ketidakpuasan.

Proses politik yang telah berjalan secara damai, kata dia, janganlah dikotori atau dikerdilkan oleh berbagai bentuk tindakan politik yang mengebiri suara rakyat.

"Biarlah seluruh ambisi kekuasaan melebur di hari fitri, menjadi keteladanan politik untuk mengabdi sepenuhnya kepada rakyat, sang pemilik kedaulatan negeri," ujar Hasto.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hasto berharap semua pihak menggunakan momentum  tersebut sebagai proses saling memaafkan dan membangun hubungan baik untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

"Pemilu Presiden yang dijalankan pada saat bulan yang penuh rahmat itu, seharusnya kian memastikan bahwa rakyat telah mengambil keputusan terbaik terhadap pemimpin nasionalnya yang merakyat, yakni Jokowi," pungkas Hasto.