Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/07/2014, 19:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyayangkan adanya upaya menjegal pelantikan pasangan nomor urut 2 itu sebagai presiden dan wakil presiden masa bakti 2014-2019 mendatang.

Meskipun demikian, Hasto meyakini, upaya tersebut hanya sebatas wacana dan tidak akan benar-benar terjadi karena menghambat pelantikan sama saja telah menghambat kehendak rakyat.

"Siapapun yang menjunjung tinggi hukum demokrasi, tidak akan memiliki keberanian moral untuk melawan suara rakyat," kata Hasto melalui siaran pers, Minggu (27/7/2014).

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi pernyataan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gamari Sutrisno.

Sebelumnya, Gamari mengatakan, Fraksi PKS mendukung rencana pembentukan panitia khusus pemilihan presiden 2014 yang diusulkan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Baca: Kubu Prabowo-Hatta Usulkan Bentuk Pansus Pilpres)

Nantinya, kata dia, pansus bisa merekomendasikan kepada anggota DPR dari partai koalisi Prabowo-Hatta yang berjumlah 60 persen lebih, untuk tidak menghadiri sidang umum MPR yang melantik Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. (Baca: Politisi PKS: Bisa Saja Koalisi Tak Hadiri Sidang Umum MPR Lantik Jokowi-JK)

Hasto berani memastikan ancaman itu akan surut di tengah jalan. Menurut Hasto, patut disayangkan, ketika kedaulatan rakyat telah disuarakan, kini masih muncul berbagai ganjalan ketidakpuasan.

Proses politik yang telah berjalan secara damai, kata dia, janganlah dikotori atau dikerdilkan oleh berbagai bentuk tindakan politik yang mengebiri suara rakyat.

"Biarlah seluruh ambisi kekuasaan melebur di hari fitri, menjadi keteladanan politik untuk mengabdi sepenuhnya kepada rakyat, sang pemilik kedaulatan negeri," ujar Hasto.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hasto berharap semua pihak menggunakan momentum  tersebut sebagai proses saling memaafkan dan membangun hubungan baik untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

"Pemilu Presiden yang dijalankan pada saat bulan yang penuh rahmat itu, seharusnya kian memastikan bahwa rakyat telah mengambil keputusan terbaik terhadap pemimpin nasionalnya yang merakyat, yakni Jokowi," pungkas Hasto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com