Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MK: Kami Tunggu Pendaftaran Gugatan Perkara Pilpres hingga Jumat Malam

Kompas.com - 23/07/2014, 18:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan, MK telah membuka pendaftaran permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden bagi kedua peserta pilpres jika tidak menyetujui hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada Selasa (22/7/2014) lalu.

"Prinsipnya, MK harus jalankan ketentuan undang-undang dengan buka pendaftaran bagi pasangan capres-cawapres yang keberatan terhadap penetapan oleh KPU," ujar Hamdan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Hamdan mengatakan, MK membuka loket pendaftaran selama 3x24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional pilpres. Ia menambahkan, loket pendaftaran akan dibuka hingga Jumat (25/7/2014) pukul 20.05 WIB.

"Kalau ada gugatan, kami harus pelajari permohonan itu pada saat diajukan. Kalau tidak ada, kami bisa Lebaran dengan tenang," kelakarnya.

Hamdan menyatakan bahwa MK akan memberi kesempatan bagi pemohon untuk memperbaiki berkas gugatannya yang keliru atau kekurangan data dan bukti. MK memberikan kesempatan memperbaikinya selama 1x24 jam setelah pemohon mendaftarkan gugatannya ke loket pendaftaran.

Setelah pemohon mengajukan perbaikan, imbuh Hamdan, MK akan melakukan sidang PHPU pada 6 Agustus 2014, dua hari seusai libur hari raya. Ia menuturkan, persidangan PHPU juga dapat disaksikan secara terbuka oleh masyarakat melalui live streaming dari situs MK di mahkamahkonstitusi.go.id.

Selain itu, imbuhnya, sidang juga akan ditayangkan melalui video conference di 42 perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com