Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kenapa Aburizal Kerajinan Dampingi Prabowo, Hatta Rajasa Saja Tidak?"

Kompas.com - 23/07/2014, 10:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden 2014 yang menyatakan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang membawa imbas tak sedap untuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pasalnya, posisi Aburizal kini makin disudutkan karena dianggap salah memilih langkah politik untuk Golkar.

Politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, mengatakan, Aburizal dianggap keliru karena mendampingi Prabowo Subianto saat memberi pernyataan menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menarik diri dari semua proses pilpres.

Menurut dia, para kader Golkar di daerah banyak mempertanyakan kenapa Aburizal tampak lebih sibuk dibanding Hatta Rajasa yang menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto. Saat Prabowo menyatakan menolak hasil rekapitulasi dan menarik diri dari tahapan pilpres, Hatta Rajasa tak mendampingi Prabowo.

"Kenapa Aburizal kerajinan, cawe-cawe sama Idrus Marham (Sekjen Golkar), padahal Hatta tidak mendampingi," katanya saat dihubungi, Rabu (23/7/2014).

Ketua Koordinator Pusat Eksponen Tri Karya Golkar itu menjelaskan, Aburizal membuat posisi partainya kini semakin rumit. "Posisinya semakin menyulitkan kami. Aburizal telah menjerumuskan Golkar ke dalam jurang," kata Zainal.

Zainal melanjutkan, kekecewaan terhadap Aburizal terus mengalir dari kader Golkar di daerah yang melampiaskannya dengan berkirim surat atau surat elektronik ke Posko Eskponen Ormas Tri Karya Golkar di Jakarta. Bahkan, Zainal menyebut banyak pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar yang datang langsung ke posko tersebut untuk melampiaskan kekecewaannya terkait langkah politik Aburizal.

Dengan begitu, kata Zainal, langkah terbaik yang harus ditunjukkan Aburizal saat ini adalah menerima masukan untuk menggelar musyawarah nasional atau mengundurkan diri sebagai pimpinan Golkar. Posisi Golkar saat ini, menurut Bintang, hanya dapat diselamatkan dengan membentuk kepengurusan baru untuk bernegosiasi dengan pemerintahan selanjutnya.

"Posisinya sudah genting memaksa, dan sesuai aturan Golkar. Hal ini memenuhi syarat munas luar biasa atau Aburizal mengundurkan diri," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com