Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih di Luar Negeri Antusias, Partisipasi Bertambah 83 Persen

Kompas.com - 17/07/2014, 14:15 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN) mengklaim partisipasi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam Pemilu Presiden 2014 meningkat dibandingkan 2009. Ketua Pokja PPLN Wahid Supriyadi menyatakan, partisipasi pemilih tahun ini bertambah 83 persen.

"Berdasarkan data sementara kami, antusiasme WNI dalam pilpres kali ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 83 persen dibandingkan pada saat Pilpres 2009 lalu. Ini merupakan hal yang menggembirakan," ujar Wahid di sela-sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pilpres di Luar Negeri di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014).

Dia mengatakan, di PPLN Addis Ababa, Ethiopia, jumlah pemilihnya meningkat hingga 800 persen.

Hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara pilpres dari 96 negara. Pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilu di luar negeri diselenggarakan oleh KPU yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Selama pelaksanaan pemungutan suara pilpres di luar negeri dalam periode 4-6 Juli 2014, terjadi beragam persoalan di sejumlah daerah.

"Ada dinamika selama pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri, seperti di Hongkong, Los Angeles, dan Malaysia. Hal itu nanti akan disampaikan informasi oleh Pokja PPLN dan diharapkan menjadi bagian dalam diskusi rapat pleno ini," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik pada rapat pleno hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com