Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsudin: Perbedaan dalam Pilpres Jangan Sampai Membuat Kita Terbelah

Kompas.com - 11/07/2014, 15:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin heran terhadap hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang berbeda. Dia menyebut, perbedaan hasil tersebut menyesatkan opini masyarakat.

"Kan ada semacam lembaga etik yang akan mengaudit lembaga survei. Saya kira itu harus dilakukan," ujar Din di kantornya, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014) siang.

"Jangan sampai pebedaan itu kemudian jadi buat sesat dan menyesatkan. Itu bisa membuat dampak yang negatif bagi bangsa ini," lanjut Din.

Din meminta semua pihak menahan diri hingga hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli 2014 yang akan datang. Din juga mengingatkan, perbedaan hasil quick count tersebut tak membuat dua pasangan capres cawapres terbelah. Keduanya harus siap menang dan kalah. Din menegaskan, pihak yang menang dalam pemilihan presiden bukanlah salah satu kandidat, melainkan kemenangan rakyat Indonesia.

"Pilpres ini dalam rangka memilih pemimpin lima tahun, tapi perjalanan bangsa akan lebih panjang lagi, jangan sampai terpecah belah kita," lanjut Din.

Sebelumnya diberitakan, setidaknya ada 12 lembaga survei yang merilis hitung cepat Pilpres 2014. Empat lembaga menyatakan Prabowo-Hatta unggul, yakni Puskaptis, Jaringan Suara Indonesia, Lembaga Survei Nasional dan Indonesia Research Centre.

Adapun, delapan lembaga survei menyatakan Jokowi-JK unggul, yakni Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting, CSIS-Cyrus Network, Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Poltracking Institute, dan Populi Center (baca: "Quick Count", Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com