Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta: Hasil "Real Count" Bukan untuk Dikte KPU

Kompas.com - 10/07/2014, 21:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, menegaskan jika hasil real count yang dikeluarkan Pusat Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta bukan untuk mengintimidasi keputusan yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya.

"Data ini bukan untuk mendikte supaya KPU data angkanya ikut kami. Tapi, ini adalah hasil pantauan kami berdasarkan data yang kami dapatkan dari saksi-saksi," kata Tantowi menyampaikan hasil real count di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (10/7/2014).

Tantowi mengatakan, tim sukses tetap menghormati proses penghitungan suara yang saat ini tengah dilakukan KPU. Menurut dia, hasil akhir yang nantinya akan diluncurkan KPU tetap menjadi rujukan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Meski begitu, ia mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan jika terjadi perbedaan data yang cukup signifikan.

"Apalagi kita punya data sahih yang kebenarannya boleh dipertanggungjawabkan. Tentu kita akan meminta KPU untuk menyandingkan itu," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data real count yang dikumpulkan Pusat Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta, pasangan nomor urut satu itu unggul dari pasangan Jokowi-JK. "Perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta sebesar 42.874.556 suara atau sekitar 51,67 persen, sedangkan perolehan suara Jokowi-JK 40.100.509 atau sekitar 48,33 persen," kata Wakil Ketua Bidang Saksi dan Hukum Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Taufik Ridho.

Taufik mengatakan, data tersebut setara dengan 60 persen jumlah pemilih yang menyalurkan suaranya pada 9 Juli kemarin. Hingga pukul 18.20 WIB, jumlah suara yang masuk berdasarkan formulir C1 yang dikumpulkan saksi di TPS ialah sebesar 82.975.065 suara. Taufik mengatakan, proses pengumpulan data tersebut dilakukan sejak pukul 13.30 WIB setelah hitung suara dimulai. Setidaknya, ada 470.000 lebih saksi per TPS yang dikerahkan dan 80.000 lebih di tingkat kelurahan yang telah diseleksi sebelumnya untuk melaporkan hasil perhitungan suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com