Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Skenario Para Capres Menyikapi Hasil "Quick Count" Pilpres 2014

Kompas.com - 10/07/2014, 15:57 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Para calon presiden saling klaim kemenangan berdasarkan hasil quick count yang digunakan masing-masing capres. Klaim kemenangan itu dapat berdampak negatif ke masyarakat.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, menyebut ada tiga skenario dari para timses capres menyikapi hasil quick count tersebut. "Skenario pertama, akan terjadi lobi-lobi politik antar-elite dua pasangan tersebut. Pada skenario pertama ini, jika berjalan dengan baik, imbasnya relatif positif karena diasumsikan permasalahan tersebut dapat tuntas dengan cara lobi-lobi elite," kata Muradi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (10/7/2014).

Muradi menilai, skenario pertama itu dampak negatifnya tidak akan berimbas langsung ke masyarakat.

Skenario kedua, menurut Muradi, ialah melakukan manipulasi hasil rekapitulasi dan formulir C1 dan penggelembungan suara untuk membalikkan keadaan dari yang sebelumnya tertinggal pada hitung cepat menjadi menang dalam real count.

"Pada skenario kedua ini, pelibatan timses dan oknum penyelenggara pemilu akan masif, berhadapan dengan saksi dan timses dari capres pemenang versi Jokowi-JK. Dugaan pergesekan ini akan cenderung menguat dan melibatkan publik secara masif," papar Muradi.

Adapun untuk skenario ketiga ialah dengan membawa sengketa pilpres ini ke ranah hukum, yakni ke MK. Pada skenario ini, gesekan akan terlokalisasi di sekitar Gedung MK terkait desakan dan tuntutan masing-masing pasangan calon.

Muradi menekankan agar semua pihak mengendalikan diri. Ia menilai semua skenario itu dapat berdampak ke masyarakat.

"Hal ini dalam derajat tertentu bila tidak dikelola dengan baik akan mengundang efek negatif bagi masyarakat secara keseluruhan," tutup Muradi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com