Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-JK Bantah Bagikan Uang

Kompas.com - 08/07/2014, 14:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Media sosial tengah ramai membicarakan foto sebuah paket plastik berisi stiker, pin, serta uang Rp 50.000. Stiker dan pin tersebut bergambar wajah pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal paket tersebut beredar di mana atau diberikan oleh siapa. Gambar yang banyak beredar di media sosial Path atau Twitter tersebut juga banyak menuai komentar. Ada komentar yang positif, ada juga komentar yang negatif.

Saat dikonfirmasi, salah seorang anggota tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Yuddy Chrisnandi, dengan tegas membantah bahwa kubunya membagi-bagikan paket tersebut. "Kami sudah dengar, ada yang bagi-bagikan uang dengan menyertakan gambar pasangan yang kami usung. Itu tidak benar," ujar Yuddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/7/2014) siang.

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menegaskan bahwa bagi-bagi uang adalah pembodohan terhadap masyarakat. Kubu Jokowi-JK, kata Yuddy, memastikan tidak bakal menggunakan cara-cara tersebut hanya untuk meraih suara publik. "Itu bukan bagian dari demokrasi kami. Kami ingin membangun demokrasi yang beradab, tanpa kecurangan semacam itu," lanjut dia.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menjelaskan bahwa aksi tersebut dinamakan selfie money politic. Selfie money politic adalah skenario yang didesain suatu kekuatan politik tertentu yang sengaja mempertontonkan politik uang di masyarakat. "Misalnya, mengatasnamakan pendukung salah satu kandidat membagi-bagikan uang ke publik. Lalu, sudah ada yang mengintai untuk menangkap. Seolah-olah itu dilakukan kubu kandidat itu," ujar Mada.

Tujuannya, lanjut Mada, tidak lain untuk menjatuhkan citra kandidat tertentu di hadapan publik. Toh, menurut penelitian pihaknya di lapangan, aktivitas politik uang sangat sulit dibuktikan bahwa didalangi oleh kekuatan politik tertentu.

Kunci terhadap persoalan tersebut, menurut Mada, adalah komitmen masyarakat sendiri untuk menolak politik uang. Sangat sulit jika penyelenggara pemilihan umum tidak profesional dan masyarakat tidak memiliki komitmen menolak politik uang demi menyelesaikan persoalan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com