Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-JK Bantah Bagikan Uang

Kompas.com - 08/07/2014, 14:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Media sosial tengah ramai membicarakan foto sebuah paket plastik berisi stiker, pin, serta uang Rp 50.000. Stiker dan pin tersebut bergambar wajah pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal paket tersebut beredar di mana atau diberikan oleh siapa. Gambar yang banyak beredar di media sosial Path atau Twitter tersebut juga banyak menuai komentar. Ada komentar yang positif, ada juga komentar yang negatif.

Saat dikonfirmasi, salah seorang anggota tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Yuddy Chrisnandi, dengan tegas membantah bahwa kubunya membagi-bagikan paket tersebut. "Kami sudah dengar, ada yang bagi-bagikan uang dengan menyertakan gambar pasangan yang kami usung. Itu tidak benar," ujar Yuddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/7/2014) siang.

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menegaskan bahwa bagi-bagi uang adalah pembodohan terhadap masyarakat. Kubu Jokowi-JK, kata Yuddy, memastikan tidak bakal menggunakan cara-cara tersebut hanya untuk meraih suara publik. "Itu bukan bagian dari demokrasi kami. Kami ingin membangun demokrasi yang beradab, tanpa kecurangan semacam itu," lanjut dia.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menjelaskan bahwa aksi tersebut dinamakan selfie money politic. Selfie money politic adalah skenario yang didesain suatu kekuatan politik tertentu yang sengaja mempertontonkan politik uang di masyarakat. "Misalnya, mengatasnamakan pendukung salah satu kandidat membagi-bagikan uang ke publik. Lalu, sudah ada yang mengintai untuk menangkap. Seolah-olah itu dilakukan kubu kandidat itu," ujar Mada.

Tujuannya, lanjut Mada, tidak lain untuk menjatuhkan citra kandidat tertentu di hadapan publik. Toh, menurut penelitian pihaknya di lapangan, aktivitas politik uang sangat sulit dibuktikan bahwa didalangi oleh kekuatan politik tertentu.

Kunci terhadap persoalan tersebut, menurut Mada, adalah komitmen masyarakat sendiri untuk menolak politik uang. Sangat sulit jika penyelenggara pemilihan umum tidak profesional dan masyarakat tidak memiliki komitmen menolak politik uang demi menyelesaikan persoalan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com