Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Kritik Keras Capres yang Sarankan Warga Terima "Serangan Fajar"

Kompas.com - 07/07/2014, 18:48 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras pernyataan calon presiden yang menyarankan warga untuk menerima uang "serangan fajar" menjelang pemungutan suara Pemilu Presiden 2014. ICW menilai saran itu sangat keliru.

"Ini pernyataan yang sangat keliru karena memberi pendidikan politik buruk kepada warga," ujar peneliti ICW, Donald Fariz, saat menggelar jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (7/7/2014).

Donald mengatakan, memberikan toleransi pada praktik politik uang sama saja dengan bertoleransi terhadap tindakan korupsi. Menurut dia, pernyataan tersebut tidak seharusnya dilontarkan oleh seorang capres. "Kalau ada presiden menganjurkan politik uang, itu adalah hal keliru," ujar Donald.

Menurut Donald, jika yang dimaksud uang yang diterima adalah uang rakyat, bentuk yang diterima rakyat bukanlah berupa uang dalam "serangan fajar", melainkan dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur publik.

"Logikanya itu uang rakyat yang diberikan rakyat kepada negara dalam bentuk pajak, dikembalikannya bukan dalam bentuk uang dalam pemilu, tetapi dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur," kata Donald.

Dalam orasinya di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (10/6/2014), capres nomor urut satu Prabowo Subianto meminta warga menerima uang yang ditawarkan dalam "serangan fajar" (baca: Prabowo: Kalau Ada Serangan Fajar, Terima Uangnya!). Menurut dia, uang yang dibagikan tersebut merupakan uang rakyat. "Masa nolak rezeki. Uang itu yang dia rampok dari negara. Kalau terima ya sopan aja, yang besok coblos nomor satu," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com