Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Exit Poll Luar Negeri Dinilai Tidak Bisa Jadi Representasi Hasil Pemilu

Kompas.com - 06/07/2014, 12:35 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, menilai, exit poll atau teknik pengambilan data dengan menanyakan kepada pemilih setelah keluar dari kotak suara, tidak bermasalah jika dilihat dari metodologi penelitian. Meski begitu, hasil penelitian exit poll di luar negeri tidak bisa menjadi representasi hasil pemilihan di dalam negeri. "Kalau melihat teknik penelitiannya, saya kira tidak ada masalah," ujar Emrus saat dihubungi, Minggu (6/7/2014).

Ia menuturkan, secara metodologi, exit poll merupakan teknik pengumpulan data. Jika ada persoalan, justru hal tersebut tidak penting, karena dianggap sebagai kesalahan metodologinya. Setiap pengumpulan data, menurut Emrus, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tidak mungkin benar 100 persen. "Yang tidak boleh dalam penelitian itu berbohong. Peneliti harus siap untuk diuji. Saya kira tidak ada masalah," kata Emrus.

Menurutnya, sampling responden pada penelitian dengan menggunakan metode exit poll ini, adalah orang-orang terdidik dan cenderung independen atau terlepas dari tekanan. Pemilih di luar negeri biasanya berwawasan lebih luas. Begitu pula dengan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. "Para TKI yang keluar negeri, mereka sudah lebih baik semacam TKI di Indonesia. Wawasannya lebih luas. Mereka lebih banyak berelasi dengan siapapun," ujarnya.

Ia menambahkan, TKI ini relatif terlepas dari tekanan politik karena berada di luar negeri. Mereka pun cenderung lebih rasional ketika menyampaikan ke peneliti, siapa capres yang mereka pilih. "Mereka lebih obyektif. Mereka tidak ada beban psikologis. Karena tidak ada tekanan tetangga atau sebagainya, lebih independen," kata dia.

Emrus meyakini responden di luar negeri memberikan jawaban yg mencerminkan voting behaviour mereka. Terlepas exit poll tersebut representasi di luar negeri, kata Emrus, tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa hasilnya akan sama dengan di Indonesia. "Homogenitas di luar negeri dengan Indonesia dari berbagai aspek psikologi, aspek pandangan. Bahwa penelitian di luar hasilnya itu belum bisa dibuat sebagai dugaan kemenangan satu pihak secara keseluruhan," ucapnya.

Karakteristik populasi di luar negeri, tambah Emrus, tidak mencerminkan karakter pemilih di Indonesia. Wawasan, cita-cita, dan perjalanan hidup pemilih di luar negeri dengan pemilih di dalam negeri, bisa jadi berbeda. "Tidak bisa dikatakan hasil di luar (negeri) merupakan representasi pemilu di Indonesia. Kondisi pemilih di luar negeri dan pemilih di dalam negeri, berbeda," kata Emrus.

Terkait aturan peneliti menyebarkan hasil penelitian, menurut dia, hal tersebut di luar metodologi, karena telah memasuki ranah UU. Menurut jadwal, pemilihan di luar negeri telah digelar di sejumlah negara.

Berikut jadwal pemilihan di luar negeri: Jumat (4/7/2014), di Abu Dhabi, Addis Ababa, Alger, Amman, Dhaka, Doha, Dubai, Havana, Jeddah, Khartoum, Kuwait, Kyiv, Manama, Maputo, Moskwa, Muscat, Riyadh (pukul 16.00 waktu setempat), Sana'a, dan Teheran.

Sabtu (5/7/2014) di Abuja, Ankara, Antananarivo, Astana, Baghdad, Baku, Bangkok, Beograd, Berlin, Bern, Bogota, Bratislava, Brussels, Bucharest, Budapest, Buenos Aires, Canbera, Cape Town, Caracas, Colombo, Dakar, Darwin, Davao City, Den Haag, Dili, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Houston, Istanbul.

Selanjutnya Johar Bahru, Kaboul, Kairo, Karachi, Kopenhagen, Kuala Lumpur, Lima, London, serta Los Angeles. Kemudian, Melbourne, Mumbai, Nairobi, New Delhi, New York, Oslo, Ottawa, Panama City, Paramaribo, Praha, Pretoria, Rabat, Riyadh (pukul 03.00 waktu setempat), San Fransisco, Santiago, Sarajevo, Sofia, Songkhla, Stockholm, Suva, Sydney, Tashkent, Toronto, Tripoli, Tunis, Vancouver, Vanimo, Vientienne, Warsawa, Washington DC, Wellington, Wina, Windhoek, dan Zagreb.

Minggu (6/7/2014) di Athena, Beijing, Beirut, Brazillia, BS Begawan, Chicago, Damascus, Dar Es Salam, Guangzhou, Hanoi, Harare, Ho Chi Minh, Hongkong, Islamabad, Kota Kinabalu, Kuching, Lisabon, Madrid, Manila, Marseille, Mexico City, Noumea, Osaka, Paris, Penang, Perth, Phnom Penh, Port Moresby, Pyong Yang, Quito, Roma, Seoul, Shanghai, Singapura, Taiwan, Tokyo, Vatican, dan Yangon. Penghitungan suara akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014, bertepatan dengan pemungutan suara di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com