KPI: Siarkan Berita Komunisme, "TV One" Diduga Langgar Kode Etik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia telah melakukan kajian atas pemberitaan yang disiarkan TV One terkait isu penyandingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan ancaman komunisme. Hasil kajian itu menunjukkan, TV One diduga melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik karena tidak melakukan berita yang berimbang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPI bidang Isi Siaran, Idy Muzayyad, saat dihubungi, Jumat (4/7/2014).

“Sebenarnya, kalau bicara pelanggaran, kami sudah kaji tayangan itu dan memang ada kode etik jurnalistik tidak dipatuhi. Misalnya, tidak ada cover both sides,” ungkap Idy.

Dia menjelaskan, talkshow TV One yang membahas soal ancaman komunisme tidak menampilkan pihak yang dituduhkan, seperti pengurus PDI-P. Dalam tayangan hanya ada pernyataan dari mantan Asisten Teritori KSAD, Prijanto, yang memaparkan sejumlah indikasi munculnya ancaman komunisme.

“Talkshow hanya menghadirkan narasumber dari salah satu pihak saja, apalagi itu menyangkut isu sensitif, harusnya ada pihak lain. Harusnya, yang dituduh itu harus dihadirkan,” kata Idy.

Idy menyatakan, TV One bersama dengan Metro TV sudah berulang kali melakukan pelanggaran dalam hal isi pemberitaan yang dianggap terlalu memihak dan cenderung provokatif. Kedua stasiun televisi swasta itu bahkan sudah sempat direkomendasikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar dievaluasi kembali izin siarannya. Namun, rekomendasi itu hingga kini belum dilakukan.

Terkait dengan pemberitaan soal isu komunisme yang terakhir diangkat TV One, Idy mengaku akan lebih dulu berkonsultasi dengan Dewan Pers karena sudah bersinggungan dengan masalah kode etik.

Seperti diberitakan, TV One mengangkat isu komunisme menjelang pemilihan presiden. Dalam berita Kabar Pemilu, TV One menyinggung soal kedekatan PDI-P dengan Partai Komunis Tiongkok.

Selain itu, TV One juga membuat sebuah talkshow yang dihadiri Prijanto. Dalam talkshow itu, Prijanto menyebut adanya ancaman komunisme yang disebar PDI-P dengan sejumlah indikasi. Namun, tidak ada pengurus PDI-P yang diwawancarai terkait dengan isu ini.

Atas pemberitaan ini, massa Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang terafiliasi dengan PDI-P marah besar. Mereka mendatangi kantor TV One di Yogyakarta dan Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis (3/7/2014) dini hari.

Ketua MPR yang juga politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto, menyebut pemberitaan TV One tersebut merupakan serangan yang sangat brutal. Pemberitaan tersebut dianggap provokasi yang dapat menciptakan suasana tidak kondusif. (baca: Ketua MPR Nilai Pemberitaan TV One Serangan yang Sangat Brutal)