Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hak Konstitusional Orang Sakit, Warga Binaan, dan Difabel Harus Dijamin

Kompas.com - 02/07/2014, 17:27 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memastikan jaminan terhadap pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan pada Pemilu Presiden 2014. Kelompok rentan yang dimaksud adalah pasien rumah sakit, warga binaan, dan penyandang disabilitas.

"Komnas HAM ingin memastikan negara, melalui penyelenggara pemilu telah memenuhi hak konstitusional kelompok rentan tersebut," ujar Koordinator Pemantauan Pilpres 2014 Komnas HAM Manager Nasution dalam jumpa pers di Kantor Komnas Ham, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Menurut Manager, penyelenggara pemilu belum menjadikan kelompok rentan sebagai mindset yang harus diutamakan. Akibatnya, pendataan terhadap kelompok rentan ini tidak diperlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya. Penyelenggara pemilu juga tidak melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu kepada kelompok rentan tersebut dengan maksimal.

Manager meminta kepada penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum, untuk melakukan pendataan ulang terhadap penduduk rentan yang belum ditetapkan dalam daftar pemilih tetap. Dia juga akan mendorong kerja sama dengan rumah sakit, kepolisian, dan lembaga-lembaga yang menaungi kelompok rentan agar membuka akses bagi KPU dalam penyediaan TPS khusus atau TPS kelilis guna memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan pilpres 2014.

"Berdasarkan pengalaman, tidak ada perubahan signifikan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana. Ini sangat dibutuhkan teman-teman berkebutuhan khusus tersebut," kata dia.

Dalam rangkaian pelaksanaan Pilpres 2014, Komnas HAM telah melaksanakan pemantauan pemilu pra-pilpres yang dilakukan di 13 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darusallam, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Dalam pantauan tersebut, ditemukan potensi terhadap pelanggaran hak konstitusional yang cukup masif terhadap kelompok rentan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com