Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSN: Elektabilitas Prabowo-Hatta 46,6 Persen, Jokowi-JK 39,9 Persen

Kompas.com - 29/06/2014, 18:55 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menyimpulkan bahwa elektabilitas calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berada di atas pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Elektabilitas Prabowo-Hatta disebut mencapai 46,6 persen dan Jokowi-JK sebesar 39,9 persen. Sebanyak 13,5 persen responden mengaku belum mengambil keputusan.

Peneliti LSN, Gema Nusantara mengatakan, survei itu dilakukan pada 23-26 Juni 2014 terhadap 1070 responden yang tersebar di 34 provinsi. Margin of error atau simpangan kesalahan sebesar 3 persen.

Dia mengatakan, sebagian besar responden memilih Prabowo-Hatta karena menilai pasangan tersebut sebagai sosok yang tegas. Responden yang mempertimbangkan ketegasan Prabowo-Hatta sekitar 62,2 persen.

"Kemudian 12,5 persen menilai visi dan misinya; 6,1 persen menganggap cerdas; 5,2 persen kepribadiannya bagus; 3,6 persen berharap perubahan; 2,6 persen mengatakan leadershipnya bagus; 1,1 persen berpengalaman memimpin; 1,1 persen merakyat; 1,1 persen jujur; 2,6 faktor lainnya; 1,9 persen menjawab tidak tahu," kata Gema saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Minggu (29/6/2014).

Adapun responden yang memilih Jokowi-Kalla, menurut Gema, sebagian besar beralasan Jokowi-Kalla sebagai sosok yang merakyat. Sebanyak 42,1 persen responden menilai keduanya sebagai sosok pemimpin yang merakyat. Hanya 2,2 persen yang menganggap keduanya tegas.

"Sebanyak 17,4 persen (menilai) sederhana; 8,9 persen visinya bagus; jujur 7,1 persen; berpengalaman memimpin 5,4; tertarik kepribadiannya 4,4; kesamaan asal daerah 3,5; ingin perubahan 1,9; faktor lain, 4,5; lalu tidak tahu atau tidak menjawab 2,6 persen," tuturnya.

Menurut dia, suara Prabowo-Hatta tersebar di wilayah yang berpenduduk padat, misalnya Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan Jokowi-Kalla menuai suara di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.

"Karena Prabowo-Hatta unggul di wilayah penduduk besar, maka elektabilitas Prabowo-Hatta di atas Jokowi-Kalla," ucapnya.

Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengatakan, Prabowo-Hatta cenderung memperoleh dukungan dari kalangan petani. Sementara Jokowi-Kalla lebih mendapat dukungan dari kalangan buruh.

Menurut Umar, kalangan petani cenderung mendukung Prabowo karena Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu diidentikan dengan tokoh yang peduli pertanian.

Mengenai pembiayaan survei, Umar mengaku bahwa survei ini dibiayai dengan dana pribadi LSN. Biaya survei, menurut Umar, cukup murah, yakni sekitar Rp 40 juta-an karena survei ini berjenis quick survei, bukan field survei atau survei lapangan.

"Untuk Rp 40 jutaan, LSN masih mampu biayai dengan duit sendiri. Kita bisa bikin setiap minggu quick survei karena dananya kecil, beda dengan survei lapangan yang minimal Rp 600 juta, itu butuh dukungan dana dari sponsor kalau Rp 600 juta," ujarnya.

Hasil survei itu berbeda dengan hasil survei lembaga lain. Survei Indo Barometer menunjukkan, pasangan Jokowi-JK masih unggul dengan elektabilitas sebesar 46,0 persen. Sementara pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 42,6 persen. Sisanya, sebanyak 8,3 persen belum memutuskan pilihan.

Survei Lingkaran Survei Indonesia, pasangan Jokowi-JK masih berada di posisi teratas dengan tingkat dukungan 45 persen. Sementara Prabowo-Hatta mendapat dukungan 38,7 persen.

Adapun survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), elektabilitas Jokowi-JK unggul dengan 43 persen, sementara Prabowo-Hatta mendapat 34 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com