Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Indonesia Akan Disegani dengan Poros Maritim Dunia Ala Jokowi

Kompas.com - 23/06/2014, 08:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan, gagasan Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia karena ia memahami kejayaan Indonesia di medio 1960-an. Saat itu, Indonesia mampu mengoptimalkan pemanfaatan kondisi dan konstelasi geografi untuk membawa nuansa kemerdekaan dalam mewujudkan persaudaraan dunia.

"Jokowi begitu memahami ruh kepemimpinan Indonesia. Doktrin politik luar negerinya tentang poros maritim dunia akan membuat Indonesia lebih disegani," kata Hasto, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin (23/6/2014) pagi.

Gagasan Jokowi tersebut, kata dia, akan melahirkan paradigma baru tentang kelautan yang merupakan sumber kehidupan dan identifikasi kejayaan Indonesia di masa lalu. Ia menambahkan, dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, peran strategis Indonesia akan meningkat dalam berdiplomasi. Sebagai pendukungnya, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan teknologi dan penguasaannya, serta peran lebih menonjol dari TNI.

"Jalur strategis Indonesia akan digunakan sebagai pendekatan diplomasi. Kita memang harus jaya di laut," kata Hasto.

Dalam debat ketiga capres, Minggu (22/6/2014) malam, Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Debat itu mengambil tema 'Ketahanan Nasional dan Politik Internasional.' Jokowi juga menyatakan ingin meningkatkan anggaran pertahanan dan merasa perlu ada komponen cadangan atau tentara cadangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com