JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan, dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto bukanlah dokumen rahasia. Wiranto meminta agar dokumen yang kini beredar di masyarakat itu dibuktikan kebenarannya karena menyangkut kredibilitas calon pemimpin nasional.
"Menurut saya, yang penting bukan tuduh-menuduh siapa yang membocorkan, namun justru diarahkan untuk menguji materi dari dokumen tersebut. Perlu klarifikasi apakah dokumen itu otentik. Ini menyangkut kredibilitas calon pemimpin nasional," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Wiranto mengatakan, untuk memeriksa kebenaran dokumen itu, bisa dilakukan uji keotentikan tanda tangan para perwira ABRI yang berada di DKP. Terlebih lagi, sebagian besar purnawirawan jenderal itu masih hidup, kecuali Letjen (Purn) Arie Kumaat, yang sudah meninggal dunia.
Para purnawirawan yang masih hidup ialah Jenderal (Purn) Subagyo HS (Ketua DKP), Letnan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago (Sekretaris DKP), Letjen (Purn) Fahrul Rozi (Wakil Ketua DKP), dan sejumlah anggota DKP, yakni Letjen (Purn) Agum Gumelar, Letjen (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, dan Letjen (Purn) Yusuf Kertanegara.
"Nggak mungkin semuanya lupa, pasti ingat bahwa substansi dari DKP itu benar atau salah. Bisa dicek," kata Wiranto.
Menurut dia, hal itu diperlukan lantaran saat ini terlalu banyak pengaburan isu terkait substansi yang menjadi keputusan DKP. "Sekarang banyak kalangan yang mendiskursuskan asli atau tidak atau abal-abal. Tugas kita sekarang adalah meneliti itu, otentik atau tidak," katanya.
Sebelumnya, Fachrul membenarkan substansi surat yang beredar. Di empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara. (baca: Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI)
Substansi surat yang beredar bisa di baca di sini. Adapun Prabowo santai dalam menanggapi beredarnya surat itu. (baca: Prabowo Tertawa Surat Keputusan DKP Beredar)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.