Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Beda BPJS Kesehatan dengan Kartu Sehat ala Jokowi?

Kompas.com - 19/06/2014, 08:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo menawarkan program unggulan di bidang kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, program itu dinilai tumpang tindih dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2014.

Jokowi bahkan dituding kubu Prabowo-Hatta telah membuat kebohongan besar dengan menawarkan KIS. Apa sebenarnya beda KIS dengan BPJS Kesehatan yang sekarang sudah ada itu?

Tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin, mengungkapkan KIS adalah penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan yang sudah ada. Program itu akan memberikan akses kesehatan yang lebih luas kepada seluruh warga Indonesia.

"Jika biasanya pasien yang mendatangi pasien, KIS ini akan ada dokter keliling. Dokter yang nantinya akan datang," ungkap Wijayanto dalam acara diskusi di Universitas Indonesia (UI), Rabu (18/6/2014).

Wijayanto menambahkan setiap warga yang memiliki KIS juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan sampai di tingkat desa dengan memanfaatkan Posyandu. Di Posyandu, ujar dia, akan dibuat rumah sehat. "Akan ada 55.000 rumah sehat di seluruh Indonesia," sebut dia.

Tak hanya mengatasi penyakit, kata Wijayanto, melalui KIS pemerintahan yang dipimpin Jokowi berencana memberikan program perbaikan gizi. Jokowi, lanjutnya, bertekad memperbaiki gizi 28 juta penduduk Indonesian. "Mereka harus diisi dengan gizi yang bagus, bagian dari program ini penyediaan susu dan suplemen, makanan tambahan bagi ibu hamil," ucap Wijayanto.

Politisi Partai Nasdem, Fery Mursidan Baldan, yang juga masuk tim sukses Jokowi-JK, menambahkan cakupan pelayanan KIS akan lebih luas. Dia mencontohkan kartu BPJS hanya bisa digunakan untuk di wilayah tempat kartu itu diterbitkan.

Adapun KIS, ujar Fery, tidak akan memberi sekat wilayah bagi pelayanan kesehatan. "Kami juga akan gunakan database keanggotaan berdasarkan e-KTP. Sekarang ini banyak BPJS data fiktif. Makanya diterapkan e-KTP," imbuh dia.

Terkait masalah pembiayaan KIS, Fery mengatakan sudah ada perhitungan cermat yang dibuat. Pemerintah, kata dia, akan menanggung biaya kesehatan warga miskin. Sementara bagi warga yang berpenghasilan mencukupi, akan ada penetapan tarif yang dibayar perusahaan layaknya mekanisme BPJS Kesehatan yang sekarang berjalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com