Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Rp 7.200 Triliun Bukan Bocor, melainkan Potensi Penerimaan Negara

Kompas.com - 17/06/2014, 23:45 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, tidak benar bahwa Ketua KPK Abraham Samad menyebutkan adanya kebocoran negara sebesar Rp 7.200 triliun sebagaimana dikutip calon presiden Prabowo Subianto dalam debat capres, Minggu (15/6/2014). Menurut Bambang, apa yang diucapkan Ketua KPK tersebut merupakan potensi penerimaan negara atau potential revenue.

"Saya terus terang agak kaget tentang itu. Saya coba cek kepada ketua (KPK) ternyata itu dari satu pertemuan di PDI-P. Ternyata yang dimaksud Pak Ketua (KPK) adalah potential revenue," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Bambang mengatakan, negara dapat melipatgandakan penerimaan negara dari potensi yang terlihat. Oleh karena itu, potensi tersebut tidak terkait kebocoran anggaran. "Kalau kebocoran itu dananya sudah ada, lalu bocor," ujarnya.

Menurut Bambang, potential revenue bisa didapat dari pajak batubara dengan menghitung data impor dan ekspor yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, bisa dilihat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Dugaan saya dari itu," katanya.

Bambang menyanggah bahwa KPK tidak melakukan penyelamatan atas potensi penerimaan negara itu. Ia menyebutkan, dalam 10 tahun terakhir KPK menyelamatkan uang negara senilai Rp 260 triliun, baik dari pencegahan maupun pidana.

Bambang mencontohkan pihaknya bersama lima departemen menyelamatkan potensi penerimaan dari sektor batubara di 33 provinsi. Temuan KPK dari 11.000 perusahaan hanya sekitar 50-60 persen yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

"KPK masuk di situ. Itu sektor revenue. Kalau ada pendapat penegak hukum belum masuk ke sektor revenue, itu agak salah," ujar Bambang.

Dalam debat kedua capres di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu malam, Prabowo dengan lantang menyebut ada kebocoran anggaran negara hingga Rp 7.200 triliun. Dia mengklaim mengutip data yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad (baca: Samad: Kita Ini Dibodohi Terus, Impor Itu Bohong).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com