Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemred: Tabloid Obor Rakyat adalah "Citizen Journalism"

Kompas.com - 14/06/2014, 14:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiono menegaskan bahwa tabloid buatannya adalah produk dari jurnalistik. Dia menyebut tabloid itu masuk dalam kategori jurnalisme warga (citizen journalism) yang didasarkan pada fakta-fakta di lapangan.

"Kalau disebut sebagai koran kuning, tidak mungkin saya ada di sini. Akan tetapi, pada akhirnya ini adalah citizen journalism, orang bisa melaporkan apa pun, seperti pulang kampung laporan ada stuck di Merak. Nah ini juga sama, berdasarkan fakta, citizen journalism," ujar Setyardi dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (14/6/2014).

Setyardi mengatakan, tabloid Obor Rakyat ini hanya dibuat oleh dua orang, yakni dia dan seorang rekannya bernama Darmawan Sepriyossa. Pendanaan tabloid yang diterbitkan 100.000 eksemplar itu pun diakui Setyardi berasal dari kantong pribadinya.

Namun, dia tidak menampik bahwa ada pula pihak ketiga yang memberikan sumbangan. Saat ditanyakan siapa saja pihak ketiga itu, dia mengelak untuk menjawab. Setyardi hanya menjelaskan bahwa para donatur sebagian besar adalah teman-temannya.

Dia membantah bahwa korannya didanai oleh tim Prabowo-Hatta. "Kalau mereka mau danain, saya bersyukur. Jadi, saya membuka kalau mau ada yang bantu saya, mulai dari Jokowi sampai Prabowo, saya malah berterima kasih," ucapnya.

Setyardi menegaskan bahwa tabloid Obor Rakyat tidak ditujukan sebagai kampanye hitam. Menurut dia, tabloid itu hadir untuk sebagai langkah kritis terhadap calon presiden yang ada. Pada saat penyusunan materi tabloid dilakukan, sebut Setyardi, baru nama Jokowi yang dideklarasikan sebagai calon presiden, sementara Prabowo Subianto belum dideklarasikan secara resmi.

Untuk menyusun artikel-artikel yang ada dalam tabloid itu, Setyardi mengaku mendapatkannya melalui cara kerja jurnalis pada umumnya. Dia mencontohkan wawancara Ketua MUI KH Kholil Ridwan yang dilakukan dengan pertemuan langsung oleh reporter tabloid Obor Rakyat.

Saat ditanyakan apakah dia yang langsung mewawancarai KH Kholil mengingat Setyardi sebelumnya menyebutkan hanya ada dua orang yang mengerjakan semua isi tabloid Obor Rakyat, dia pun berkelit. "Yah kan bisa lewat telepon," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid atas nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid berupa hujatan Jokowi-JK, tanpa menyebut narasumber dan penulis berita. Dalam edisi kedua dari tabloid itu, berita utamanya tentang "1001 Topeng Pencitraan". Di dalamnya masih berisi hujatan terhadap Jokowi.

Alexander Lay dari Tim Sukses Jokowi-JK mengaku bahwa pihaknya sudah mengetahui pihak yang menyebarkan tabloid Obor Rakyat. Dia menyebut bahwa salah satu redaktur media online terlibat dalam pembuatan tabloid itu.

Redaktur Inilah.com, Darmawan Sepriyossa, sudah menyatakan melalui situs medianya itu bahwa dirinya memang terlibat dalam tabloid itu. Mulanya, dia hanya membantu temannya, Setyardi Budiono, untuk menghubungkan pengamat politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto. Namun, Darmawan mengaku tertarik dengan konsep media sebagai "anjing penjaga" yang ditawarkan Setyardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com