Perang Opini Timses Capres Dinilai Sudah Tidak Sehat

Surabaya, KOMPAS.com - Perang opini menjelang pilpres 9 Juli nanti dinilai sudah menjurus ke perang yang tidak sehat. Karena itu elit politik dari kedua tim pemenangan capres-cawapres diminta lebih mengedepankan etika demi pendidikan politik yang baik bagi rakyat.

Menurut Direktur Utama Lembaga Survei Proximity, Whima Edy Nugroho, kampanye hitam melalui opini dari salah satu tim pemenangan sudah keterlaluan, dan banyak aturan yang dilanggar.

"Bahkan ada dokumen rahasia Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dikeluarkan untuk menjatuhkan salah satu capres," katanya di Surabaya, Kamis (12/6/2014).

Dia menengarai, keluarnya dokumen DKP itu sengaja dihembuskan oleh kalangan purnawirawan TNI untuk menjatuhkan salah satu capres. Tidak hanya itu, isu soal Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang dihembuskan juga mencederai netralitas TNI.

"Tidak masalah mereka terlibat dukung mendukung kandidat tertentu, asalkan tetap mengedepankan etika, dan tetap menjunjung nilai-nilai pembangunan demokrasi," tambahnya.

Terpisah, Koordinator Aliansi Ormas dan LSM Jawa Timur, Bambang Smith, menilai, munculnya purnawirawan jendral di tim pemenangan kedua capres-cawapres baik pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menimbulkan tarik ulur kekuatan suara TNI dalam pilpres.

"Para purnawirawan jendral ini punya kepentingan agar terlibat di penyelenggaraan negara jika pasangan jagonya terpilih," jelasnya.

Padahal kata Bambang, para purnawirawan jendral itu juga dinilainya masih memiliki latar belakang dosa bagi bangsa ini. Sebut saja Wiranto dan Prabowo yang diduga terlibat kasus penculikan aktifis pada 1998, serta Hendro Priyono dan Muchdi PR yang terlibat kasus pembunuhan aktifis HAM, Munir.

"Selain berorientasi kekuasaan, para purnawirawan jendral itu juga memiliki kepentingan agar dosa-dosa mereka bisa ditutup jika jagonya menang," pungkasnya.