Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: MP3EI Dapat Berdampak pada Pelanggaran HAM

Kompas.com - 12/06/2014, 16:35 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan, visi misi capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menyelipkan agenda Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mempunyai implikasi yang besar terhadap kasus hak asasi manusia (HAM).

Menurut Haris, agenda MP3EI adalah program yang banyak diaplikasikan di daerah-daerah yang berujung pada pembebasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat.

"Ini akan membuat sengketa dan kekerasan yang meningkat karena warga yang melawan untuk memperjuangkan haknya dianggap kriminal," kata Haris dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2014).

Haris menambahkan, program MP3EI yang digagas Hatta Rajasa belum menunjukkan penegakan hukum yang maksimal bagi rakyat. Dia mencontohkan, jika ada pembebasan lahan milik rakyat di suatu daerah yang akan digunakan untuk program MP3EI, warga kerap menerima sejumlah kekerasan dan perampasan hak.

"Usaha penegakan hukum Prabowo-Hatta tidak menggambarkan wilayah mana saja, dan juga tidak ada keberpihakan menyelesaikan hak-hak yang sudah diambil," tambah Haris.

Meski demikian, Haris melihat, dari visi misi kedua kubu capres-cawapres, saat ini belum ada empati terhadap rakyat yang jadi korban sengketa lahan. Hal ini, menurut Haris, karena faktor keterlibatan capres-cawapres beserta politisi di sekitarnya dalam dunia usaha eksploitasi lahan.

"Banyak politisi main usaha, termasuk juga Prabowo, Hatta, JK. Jokowi masih mending karena usahanya hanya mengolah hasil," ujar Haris.

MP3EI adalah rencana induk perencanaan ambisius dari Pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat.

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan didukung berdasarkan potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam dan dengan keuntungan geografis masing-masing daerah.

MP3EI digulirkan sejak tahun 2011. Beberapa bandara, pelabuhan, dan infrastruktur jalan menjadi fokus dalam proyek yang ditaksir memiliki investasi hingga Rp 4.000 triliun. Hatta disebut sebagai otak di balik MP3EI karena ia menjabat sebagai Menko Perekonomian ketika itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com