Jero Akui Berwenang Tetapkan Harga Gas untuk PT Kaltim Parna Industri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku punya wewenang dalam menyetujui tinggi rendahnya harga gas bagi PT Kaltim Parna Industri yang ingin membeli gas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Menurut Jero, pihaknya akan menetapkan formulasi harga gas bagi perusahaan-perusahaan yang ingin membeli gas setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Sejauh ini, Jero mengaku belum mendapatkan rekomendasi dari SKK Migas mengenai formula harga gas untuk PT Kaltim Parna Industri tersebut. "Saya jelaskan semua kepada penyidik bahwa kalau ada perusahaan yang kasus ini kan perusahaannya Bu Artha Meris, atau perusahaan-perusahaan lain yang mau beli gas, dia membeli gas kepada KKKS yang mempunyai konsesi gas, yang menemukan gas. Jadi pembeli dan penjual itu ada negosiasi, beli gas, jumlah berapa, harga berapa, tahun berapa, berapa lama, itu negosiasinya, itu diawasi oleh SKK Migas," kata Jero di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Jero diperiksa oleh KPK selama kurang lebih enam jam sebagai saksi bagi Presiden Direktur PT Katim Parna Industri Artha Meris Simbolon, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Meris diduga memberi hadiah atau janji kepada pejabat negara, salah satunya mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Pemberian hadiah itu terkait rekomendasi atau persetujuan untuk menurunkan formula harga gas untuk PT Kaltim Parna Industri.

Dalam penentuan harga gas, menurut Jero, SKK Migas selaku pengawas negosiasi antara perusahaan dengan KKKS mulanya membentuk tim yang menganalisis alokasi gas. Setelah itu, kata Jero, tim tersebut mengajukan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Migas di Kementerian ESDM. Rekomendasi itu pun dikaji kembali pihak Kementerian ESDM.

"Setelah oke, kalau tidak oke di sana, reevaluasi namanya, dikembalikan ke SKK Migas untuk diperbaiki. Tapi kalau sudah oke, naik ke kami, ke saya, ke menteri," ujar Jero.

Politikus Partai Demokrat ini juga menegaskan, tidak ada pertanyaan berkaitan dengan dugaan suap penetapan anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBN) yang diajukan tim penyidik KPK selama pemeriksaan.

Berkaitan dengan penetapan APBNP di Kementerian ESDM, KPK menetapkan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana sebagai tersangka. Sutan yang juga politikus Demokrat itu diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait pengurusan APBNP Kementerian ESDM 2013. "Ini enggak ada omongnya Sutan Bhatoegana, yang ada di sini adalah Artha Meris Simbolon," kata Jero.