Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Pensiun 16 Tahun, Prabowo Bantah Kerahkan Babinsa untuk Pemenangannya

Kompas.com - 09/06/2014, 00:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, membantah mengerahkan Bintara Pembina Desa untuk mengarahkan pilihan warga, terutama warga Tionghoa di Jakarta. Prabowo menyatakan sudah tak punya jalur komando dan Hatta menyebut ada upaya pecah-belah dalam isu ini.

"Saya tidak tahu (siapa) yang mengerahkan, yang jelas bukan kami," kata Prabowo usai menerima dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Sabtu (7/6/2014) sebagaimana dikutip Antara, Minggu (8/6/2014).

Prabowo menegaskan pula bahwa dia sudah tak punya kewenangan memerintah anggota TNI karena dia sudah pensiun. "Saya tidak punya jalur lagi ke sana (TNI) karena sudah pensiun sejak 16 tahun yang lalu," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah warga mengaku didatangi Babinsa dan menanyakan pilihan capres-cawapres dalam Pemilu Presiden 2014. Anggota Babinsa tersebut disebut mendata pilihan warga yang dan cenderung mengarahkan pilihan kepada capres-cawapres nomor urut satu, Prabowo-Hatta.

Sementara itu, Hatta juga membantah melibatkan Babinsa untuk pemenangan pemilu presiden.
"Mereka (TNI) profesional, tidak ada yang bisa mengatur-atur," katanya. Menurut Hatta, isu ini merupakan praktik pecah belah. "Jangan seret-seret polisi dan tentara," ujar dia.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habcy menyarankan tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mengirimkan surat protes resmi kepada TNI, KPU, Bawaslu, dan Presiden terkait dugaan keterlibatan Babinsa memengaruhi pilihan warga.

Fahmi mengatakan, dugaan keterlibatan Babinsa dalam mendata pemilih Pilpres dan preferensi pilihannya menimbulkan keraguan tentang netralitas TNI/Polri sebagaimana telah dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. "Pilpres 2014 ini hendaklah berjalan dengan jujur, adil, dan profesional," katanya.

TNI sudah menyatakan sikap terkait isu ini. Dua personel mereka juga sudah dijatuhi sanksi, tahanan dan penundaan kenaikan pangkat. Meski demikian, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan tidak ada pelanggaran pemilu dalam kasus ini, merujuk pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com