Tim Hukum Jokowi-JK: Pemetaan Warga Cukup ke Kelurahan

Jika memang pemetaan hanya seputar kondisi masyarakat, Tim Hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Sirra Prayuna, menyarankan aparat menghubungi kelurahan setempat. "Terlalu sederhana ya, pemetaan ke kelurahan saja," kata Sirra, di kantor JKW4P, Menteng, Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Sirra menganggap babinsa tidak perlu door to door ke warga jika hanya untuk pemetaan materi geografis, demografis, dan kondisi sosial masyarakat. Sebab, hal itu bukan kewajiban babinsa. "Tidak di situ positioning-nya. Silakan saja koordinasi dengan kelurahan setempat," kata Sirra.

Sebelumnya, Yudi Pranoto menyatakan, babinsa yang dianggap mengarahkan warga untuk memilih salah satu capres, yakni Prabowo Subianto, merupakan kesalahpahaman. Yudi membantah pemberitaan di media bahwa anggota babinsa mendata pilihan warga terhadap dua pasangan capres.