Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dandim 0501 Jakpus: Ada Salah Paham antara Warga dan Babinsa

Kompas.com - 05/06/2014, 22:39 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat Letnan Kolonel Infantri Yudi Pranoto mengatakan, telah terjadi kesalahpahaman antara warga dan anggota bintara pembina desa (babinsa). Hal ini terkait adanya dugaan bahwa anggota babinsa yang mengarahkan pilihan warga ke pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Ini hanya miskomunikasi saja. Ada salah paham antara warga dan anggota babinsa," ujar Yudi, saat ditemui di Kodim 0501 Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014) malam.

Yudi membantah pemberitaan di media bahwa seorang anggota babinsa mendata pilihan warga terhadap dua pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2014. Yudi memastikan, kedatangan babinsa ke lingkungan tempat tinggal warga hanyalah tugas rutin.

Dalam tugas tersebut, kata Yudi, babinsa hanya mendata materi geografis, demografis, dan kondisi sosial masyarakat. "Mungkin komunikasi yang dilakukan anggota babinsa tersebut sulit dimengerti oleh warga. Bisa jadi karena tingkat IQ atau pangkatnya yang rendah," ujar Yudi.

Untuk diketahui, anggota babinsa yang terkait masalah tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan baru dua bulan bertugas di Koramil Gambir, Jakarta Pusat. Yudi juga membantah anggapan yang menyebut, pendataan ulang daftar pemilih tetap (DPT) oleh anggota babinsa dilakukan untuk membuat pemetaan daerah dukungan terhadap salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden.

Menurut dia, hal tersebut adalah murni akibat kesalahpahaman. "Saya bisa pastikan itu tidak benar," ujar Yudi.

Selanjutnya, Yudi mengatakan, dia akan memanggil anggota babinsa terkait dan memeriksa apakah memang ada penyimpangan yang dilakukan. Jika terbukti ada penyimpangan, anggota babinsa terkait akan mendapat sanksi berjenjang, mulai dari sanksi hukuman hingga sanksi administrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com