Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: "Voting" Pemilihan Ketua DPR Sangat Berisiko

Kompas.com - 06/06/2014, 10:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Fraksi PDI Perjuangan di DPR menganggap pemilihan ketua DPR secara otomatis diberikan pada partai pemenang pemilihan umum. Pasalnya, akan muncul banyak risiko jika pemilihan ketua DPR dilakukan secara voting.

Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan, Rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3) merupakan inisiatif DPR dan telah selesai dibahas. Saat ini, pembahasannya tengah difokuskan untuk mendengar pendapat dari unsur pemerintah.

"Kalau di DPR sudah final, masih sama seperti periode sebelumnya. Pemenang pemilu otomatis menjadi Ketua DPR," kata Bambang, saat dihubungi, Jumat (6/6/2014).

Anggota Komisi VII DPR itu melanjutkan, semua anggota DPR akan mengerti mengapa akhirnya ada keputusan bahwa pemenang pemilu otomatis menjadi Ketua DPR. Voting yang dilakukan saat pemilihan Ketua DPR periode 2004-2009, kata dia, berjalan tidak efektif.

Selain itu, kata Bambang, voting pemilihan Ketua DPR juga akan berimbas sampai ke pemilihan Ketua DPRD di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Bahkan lebih parah, ia khawatir mekanisme voting untuk pemilihan Ketua DPR akan diwarnai praktik politik uang seperti yang terjadi saat pelaksanaan pemilu legislatif lalu.

"Bagaimana kalau DPR dipimpin oleh anak baru yang enggak mengerti kedewanan tapi terpilih karena money politics? Kita ikuti saja karena PDI-P dan semua fraksi sama-sama memikul tanggung jawab pada rakyat dan bangsa," tandasnya.

Berdasarkan UU MD3, posisi ketua DPR diberikan secara otomatis kepada partai politik pemenang pemilu. Aturan tentang mekanisme itu saat ini tengah dibahas dalam rapat di Badan Legislasi DPR. Dalam Pemilu Legislatif 9 April yang lalu, PDI-P ditetapkan sebagai pemenang pemilu.

Anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Nurul Arifin, mengatakan, mayoritas fraksi setuju dengan usulan agar partai politik pemenang pemilu tidak otomatis mengisi posisi ketua DPR. Menurut Nurul, hanya PDI Perjuangan yang menolak usul tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com