Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Menaikkan Harga BBM jika Terpilih Jadi Presiden

Kompas.com - 04/06/2014, 23:01 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) apabila nanti terpilih menjadi presiden. Jokowi merasa memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan yang selalu menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan politik tersebut.

"Ini masalah efisiensi karena ada banyak kepentingan. Kenapa saya punya keberanian (menaikkan BBM)? Itu karena saya tidak tersandera kepentingan-kepentingan. Saya ini orang baru, orang baru," kata Jokowi dalam konferensi pers setelah acara pemaparan platform ekonomi Jokowi-JK di Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Jokowi menganggap subsidi BBM saat ini sangat memberatkan APBN. Mantan Wali Kota Solo itu mengusulkan agar subsidi BBM dialihkan ke program-program yang padat karya seperti subsidi pupuk untuk petani.

Jokowi juga menjelaskan, kenyataannya, subsidi BBM saat ini justru tidak dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu. Menurut dia, subsidi malah mengalir ke tangki-tangki mobil mewah orang-orang berduit.

"Subsidi kita saat ini dinikmati bukan oleh masyarakat tidak mampu. Lebih baik alihkan ke pangan, subsidi pupuk untuk petani," katanya.

Dalam pemaparan visi-misi ekonominya, Jokowi bahkan menyinggung masalah ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Menurut dia, menaikkan harga BBM bukanlah hal yang sulit. Dia meyakinkan peserta yang hadir untuk berpikir tidak rumit mengenai masalah tersebut.

"Kita saat ini masih sangat ketergantungan BBM. Jangan anggap ini susah. Anggap ini gampang, jangan berpikir ini susah. Ini gampang," tandasnya, disambut tepuk tangan peserta konferensi pers.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com