Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Pilpres Berintegritas, Formappi Serahkan Amplop kepada KPK

Kompas.com - 26/05/2014, 13:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyerahkan "Amplop Akuntabilitas Politik" kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (26/5/2014). Penyerahan amplop ini merupakan bentuk aksi yang dilakukan Formappi dalam rangka mendorong pemilihan presiden yang berintegritas, bermartabat, dan bebas dari politik uang.

"Amplop sering disimbolkan praktik suap menyuap atau money politics. Jadi kalau orang memberi amplop identik memberi sesuatu, memberi uang, menyuap pihak lain. Oleh karena itu kami lakukan sebaliknya, kami berikan amplop sebagai kontra dari kampanye suap, sebagai amplop akuntabilitas, amplop ini diberikan secara simbolis kepada KPK," kata Ketua Formappi Sebastian Salang di Gedung KPK, Kuningan.

Sebastian menyerahkan amplop cokelat bertuliskan "Amplop Akuntabilitas Politik" kepada salah satu staf humas KPK di hadapan media. Amplop tersebut berisi selembar kertas pernyataan Formappi dan selebaran yang mendorong agar penyelenggaraan pilpres dilakukan secara bermartabat.

Sebastian mengatakan, pihaknya menyerahkan amplop ini kepada KPK karena lembaga antikorupsi itu merupakan lembaga yang integritasnya diakui masyarakat sehingga KPK dianggap tepat untuk mendorong kampanye piplres yang bermartabat.

Menurutnya, Formappi tidak ingin penyenggaraan pilpres berjalan seperti penyelenggaraan pemilihan umum legislatif bulan lalu. Sebastian menyebut pileg yang diselenggarakan bulan lalu sebagai pemilu yang brutal.

"Karena ternyata pemilu ini masih diwarnai praktek kecuangan, praktek transaksi, money politics luar biasa, dan dari hasil itu maka kami dapatkan 560 anggota DPR yang sekarang ini sudah diumumkan KPU," ucapnya.

Formappi, lanjutnya, juga ingin mendorong agar penyelenggara pilpres nanti bisa bertindak profesional, akuntabel, dan transparan. Para penyelenggara pemilu tidak boleh terlibat transaksi jual beli suara. "Tidak boleh terima suap dari pasangan capres-cawapres mana pun. Apabila ada pasangan atau tim suksesnya melakukan upaya menyuap, maka penyelenggara pemilu harus melapor," kata Sebastian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com