Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Koalisi Berkutat Ketika Pilih JK Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 20/05/2014, 12:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengakui ada diskusi panjang sebelum akhirnya menetapkan Jusuf Kalla sebagai bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo alias Jokowi. Kalla menyisihkan kandidat kuat lainnya, yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo menjelaskan, pembahasan terjadi sekitar satu pekan sebelum Jokowi secara resmi mendeklarasikan Kalla sebagai pendampingnya. Pembahasan panjang terjadi karena Kalla dan Abraham dianggap sebagai tokoh terbaik untuk mendampingi Jokowi.

"Kemarin kita milih JK atau Samad, ini satu minggu kita berkutat," kata Tjahjo di sela-sela Rakornas PDI-P di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Tjahjo melanjutkan, salah satu indikator penentuan ini adalah hasil survei. Namun, Tjahjo tak memberi penjelasan lebih lanjut soal indikator itu. "Hasil survei, pasar menginginkan ini, menginginkan itu. Selanjutnya tanya ke Pak Jokowi," ucapnya.

Jokowi-JK telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat. Keduanya juga telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada Senin (19/5/2014). Pasangan ini diusung oleh PDI-P bersama Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Jokowi-JK bakal bertarung melawan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung enam parpol, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com