Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencapresan Sultan Dapat Gembosi Perolehan Suara Jokowi di Jawa

Kompas.com - 15/05/2014, 19:54 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, melihat Partai Golkar dan Partai Demokrat berpeluang melemahkan perolehan suara capres PDI Perjuangan, Joko Widodo, di Pulau Jawa. Menurut Siti, hal itu bisa dilakukan bila Golkar dan Demokrat sepakat untuk berkoalisi dan mengusung kader Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagai capres pada Pemilu Presiden 2014.

"Kalau benar mereka (Golkar-Demokrat) ambil opsi ini, suara Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan pecah. Faktor Sultan ini yang akan memengaruhi," kata Siti di Jakarta, Sabtu (15/5/2014).

Siti menyarankan agar Golkar dapat bergerak cepat dalam waktu yang semakin sempit untuk melakukan pergerakan koalisi. Golkar juga disarankan tidak bersikeras mencalonkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai presiden.

Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Golkar akan menggandeng Demokrat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan Aburizal pada Rabu (14/5/2014) kemarin. Namun, tidak ada pernyataan bahwa kedua partai yang tengah berkoalisi akan kembali bekerja sama pada Pilpres 2014.

Menteri Perindustrian sekaligus politikus Partai Golkar, MS Hidayat, mengatakan bahwa Golkar masih dalam tahap memikirkan apakah memungkinkan dalam waktu singkat bisa membangun poros baru. Selain itu, kata Hidayat, pada pertemuan kemarin, SBY juga tidak menyinggung keinginan Demokrat untuk mengusung Sultan sebagai bakal capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com