Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengumuman Cawapres Jokowi Ditunda

Kompas.com - 14/05/2014, 16:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, penetapan dan pengumuman bakal calon wakil presiden untuk Joko Widodo belum akan disampaikan pada Rabu (14/5/2014) hari ini. Pernyataan Tjahjo itu dikatakan setelah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengakhiri pidato politiknya tanpa menyebut nama bakal calon pendamping Jokowi.

"Berarti pengumuman tertunda, tanggalnya masih sampai 20 Mei. Mudah-mudahan akan ada waktu di mana akan disampaikan wapres Jokowi di waktu tersebut," kata Tjahjo setelah Megawati mengakhiri pidato politiknya di acara deklarasi dukungan partai koalisi untuk Jokowi di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2014).

Penetapan dan pengumuman bakal cawapres Jokowi masih menjadi teka-teki. Ada dua nama yang diisukan bakal menjadi cawapres untuk Jokowi, yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam acara deklarasi hari ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan Jokowi untuk melaksanakan mandat mewujudkan daulat politik Trisakti. Sebelum Megawati memberikan sambutan, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa mandat yang diberikan kepada Jokowi adalah mewujudkan daulat politik Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Megawati mengatakan, dengan segala lika-liku politik yang telah dialami PDI-P, ia meminta agar Jokowi, sebagai petugas partai yang ditunjuk sebagai capres, untuk mewujudkan cita-cita partai tersebut. "Pak Jokowi, jangan ingat capresnya saja, tetapi petugas partai yang harus menjalankan apa yang ditugaskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Megawati, Rabu siang.

Dalam sambutan yang disampaikan sebelum Megawati berbicara, Jokowi mengatakan, dirinya bahagia karena kerja sama politik yang dibangun oleh PDI-P, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak didasari pada keinginan untuk bagi-bagi kekuasaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com