Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva Sundari: Aburizal Jangan Minta Cawapres ke Jokowi

Kompas.com - 13/05/2014, 17:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menyambut baik rencana Partai Golkar untuk berkoalisi dengan partainya. Ia memberi catatan agar Ketua Umum DPP Partai Golkar tidak meminta dijadikan bakal calon wakil presiden untuk Joko Widodo.

Eva mengatakan, sebagai tokoh politik, Aburizal seharusnya bijak dan rasional menatap Pemilu Presiden 2014. Ia lebih setuju jika Aburizal mengusulkan nama lain untuk cawapres ketika Golkar memastikan berkoalisi dengan PDI-P.

"Kalau Aburizal negarawan, ya bisa gabung. Enggak usah minta cawapres, masa last minute, di 'tikungan' terakhir menentukan konstelasi, ya berat bagi PDI-P," kata Eva di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, saat ini ada dua nama kuat yang digodok menjadi bakal cawapres untuk Jokowi. Kedua nama itu adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Eva, Abraham dan Kalla merupakan rekomendasi yang diberikan Partai Nasdem. Sebagai mitra koalisi, Nasdem diperkenankan memberikan masukan meski keputusan akhirnya ada di tangan Jokowi dan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. "Aburizal jadi king maker saja, jangan minta cawapres," ujarnya.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Golkar terkait koalisi dengan partai lain. Sebelumnya, Aburizal sempat dua kali bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, belum ada keputusan akhir dari pertemuan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com