Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipinang Golkar, Lukman Hakim Syaifuddin Mengaku Tak Pantas Jadi Wapres

Kompas.com - 11/05/2014, 14:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -– Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan, dirinya saat ini belum pantas maju sebagai bakal calon wakil presiden. Hal ini menyusul adanya pinangan dari Partai Golkar terhadap Lukman yang ingin diduetkan dengan bakal calon presiden dari partai pohon beringin itu, Aburizal Bakrie.

“Tentang saya yang akan dipasangkan dengan ARB sebagai capres-cawapres karena saya dinilai sebagai salah satu kader terbaik PPP, saya merasa bahwa saya bukanlah yang terbaik di PPP. Masih banyak kader-kader PPP lainnya yang lebih baik, ada Pak SDA, ada beberapa waketum, ada kader muda Romahurmuziy, dan lain-lain,” ujar Lukman dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (11/5/2014).

Lukman berpendapat, jabatan Wakil Presiden RI adalah amanah yang begitu luar biasa yang hanya layak diemban oleh mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tertentu. Lukman menilai dirinya bukanlah pribadi yang tepat untuk mengemban amanah dan tanggung jawab tersebut.

“Saya tentu amat mengapresiasi pihak-pihak yang mengusulkan saya sebagai cawapres. Tapi dengan segala hormat saya kepada mereka, saya harus jujur menyatakan bahwa jabatan itu untuk saat ini bukanlah posisi yang layak dan pantas untuk saya duduki,” katanya.

Menurut Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini, saat ini Indonesia membutuhkan sosok pemimpin dwitunggal. “Pasangan presiden dan wakil presiden yang benar-benar telah selesai dengan dirinya sendiri sehingga mampu memimpin kita semua menapaki masa depan dengan gemilang,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa menyampaikan, jelang bergulirnya rapimnas, usulan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar semakin terdengar kuat. Usulan itu semakin mengerucut untuk mengusung Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Sjaifuddin menjadi bakal cawapres Aburizal.

"Ini baru pembicaraan awal, kita pernah memberi masukan. Pembicaraan formalnya baru nanti dalam rapimnas. Nanti akan kita uji di rapimnas," kata Suharso sesaat sebelum Rapimnas II PPP dimulai, Sabtu (10/5/2014) siang.

Menurut Suharso, forum rapimnas ini harus dimanfaatkan oleh semua pengurus pusat dan pengurus wilayah PPP dalam menentukan arah koalisi untuk menghadapi Pilpres 2014. Ia berharap dapat diambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com