Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Adu Domba, Spanduk "Harga Mati Megawati Presiden" Dicopot

Kompas.com - 05/05/2014, 15:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
- Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) melakukan pencopotan spanduk "Megawati Presiden" di perempatan Pancoran, Jakarta, Senin (5/5/2014) sore. Mereka menilai, spanduk tersebut sangat meresahkan dan bertujuan mengadu domba karena Megawati sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memberikan mandat kepada Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden.

"Ada upaya politik pecah belah. Mirip Belanda punya gaya. Mereka tidak ingin PDI-P menyatu mengusung Jokowi sebagai calon presiden," kata aktivis Repdem, Betrix, seusai pencopotan spanduk.

Betrix mencurigai spanduk itu bukan dipasang oleh internal PDI-P, melainkan pihak eksternal yang sekaligus lawan saing PDI-P dan Jokowi di pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 Juli mendatang.

"Karena itu, kami menilai ini sangat meresahkan dan harus cepat ditindak," ujarnya.

Spanduk bercorak merah putih tersebut bertuliskan "Harga Mati Megawati Presiden" di bagian tengahnya. Di bagian sudut kiri atas terdapat gambar lambang PDI-P, banteng bermoncong putih, dan slogan PDI-P dalam pemilu kali ini "Indonesia Hebat".

Di sudut sebelah kanan atas terdapat foto Megawati yang bersanding dengan ayahnya, Soekarno. Di bagian bawah foto tersebut terdapat tulisan kecil "Mega Kembali Hidup Baik Kembali". Sementara di sudut kanan bawah bertuliskan Front Rakyat Bela Megawati.

Menurut Betrix, pihaknya juga sudah menemukan dua titik lain tempat dipasangnya spanduk serupa, yakni di kawasan Kemayoran dan kawasan Kuningan dekat dengan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Spanduk-spanduk itu, lanjut dia, mulai terlihat sejak pukul 10.00 WIB kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Nasional
PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

Nasional
Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Nasional
LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Nasional
Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

Nasional
TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

Nasional
Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com