Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ambil Keputusan Bank Century Pakai Perasaan atau 'Insting'?"

Kompas.com - 02/05/2014, 22:27 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi I Made Hendra mencecar mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai proses pengambilan keputusan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Made menanyakan bagaimana Sri Mulyani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menilai sebuah bank dapat dinyatakan gagal berdampak sistemik. Sebab, menurut Made, sebelumnya Sri Mulyani mengatakan dalam menetapkan bank gagal berdampak sistemik tidak ada indikator pasti, tidak ada literaturnya dan pakar ekonomi luar negeri pun tidak dapat menjelaskannya.

"Tapi Saudara (Sri Mulyani) mengatakan, ketenangan masyarakat bisa kita rasakan. Apakah dengan begitu Saudara mengambil keputusan Bank Century pakai perasaan atau feeling, atau insting?" tanya Made dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/2014).

"Kalau sebagai pengambil keputusan kita buat judgement. Judgement itu berdasarkan pikiran, perasaan, dan mungkin dalam hal ini insting," jawab Sri Mulyani.

Atas jawaban itu, Made menanyakan apakah ada teori ekonomi yang mendukung cara pengambilan keputusan itu.

"Kalau teori ekonomi mengenai tingkah laku rasional, irasional sangat banyak," kata Sri Mulyani.

Made pun menegaskan maksud pertanyaannya. "Bukan, untuk pengambilan keputusan ini Saudara gunakan teori ekonomi enggak?" tanyanya.

"Saya menggunakan rasionalitas, bahwa risiko yang dihadapi sistem perekonomian kita jauh lebih besar kalau saya tidak membuat keputusan yang tepat," jawab Sri Mulyani.

Selain itu, Made mencecar Sri Mulyani terkait penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang tergolong singkat. Keputusan itu ditentukan pada 21 November 2014 dini hari. Rapat itu dihadiri Boediono selaku anggota KSSK yang juga Gubernur BI, Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK, dan Arief Surjowidjodjo selaku konsultan hukum.

Sri Mulyani mengaku hanya diberi waktu kurang dari lima jam untuk menentukan menutup Bank Century atau menyelamatkannya. Made mempertanyakan, apakah ada desakan dari BI untuk memberi keputusan saat itu juga.

"Saya didesak oleh situasi. Ya, harus memutuskan sebelum jam 8 (pagi)," jawab Sri Mulyani.

Ketika ditanya, apakah ada tekanan dalam memberi keputusan, Sri Mulyani mengatakan tidak ada. Made pun penasaran dengan suasana rapat pengambilan keputusan yang dilakukan sebelum pagi hari pada 21 November 2008 itu. Padahal, sehari sebelumnya, 20 November 2008 juga telah dilakukan rapat pukul 23.00 WIB.

Made mempertanyakan apakah para peserta rapat masih berpikir jernih sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat.

"Saya rasa, meskipun lelah kita tetap bisa berpikir dan buat judgment yang baik," terang Sri Mulyani.

"Dalam suasana Saudara terdesak, dini hari, apakah keputusan Saudara bisa Saudara pertanggungjawabkan?" timpal Made lagi.

Sri Mulyani menyatakan yakin bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Menurutnya, keputusan dalam rapat KSSK itu sudah tepat untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi. Sri Mulyani mengaku dapat merasakan keresahan masyarakat saat itu jika akan terjadi krisis. Sebab, gejala-gejala akan terjadinya krisis sudah muncul sehingga harus dicegah agar tidak terulang seperti tahun 1997-1998.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com