Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pengalaman Politik Ryamizard Kalah Dibanding JK

Kompas.com - 02/05/2014, 13:18 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu memikirkan kembali jika mengusung mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai bakal calon wakil presiden bagi bakal capres Joko Widodo. Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti, Jusuf Kalla alias JK, lebih berpengalaman dibandingkan Ryamizard.

"Dia (Ryamizard) kan perwira lapangan, apa bisa bekerja di kantor?" kata Ikrar saat dihubungi, Jumat (2/5/2014).

Ikrar mengatakan, Ryamizard memang bersih dari korupsi dan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM selama berkarier di militer. Namun, selama menjadi tentara, Ryamirzard lebih banyak bertugas di lapangan. Ikrar mempertanyakan kemampuan berpolitik Ryamirzard.

Selain itu, menurut Ikrar, Jokowi akan sungkan memerintah Ryamizard nantinya jika terpilih. "Apa enak nyuruh-nyuruh jenderal?" kata Ikrar.

Ikrar berpendapat, Jokowi lebih baik dipasangkan dengan sipil seperti JK dalam pilpres mendatang. Pengalaman politik JK mempermudah koordinasi dengan Jokowi nantinya.

"Hanya saja, harus ada warning (peringatan) anak, keluarga JK tidak boleh ada kepentingan," imbuhnya.

Kekurangan JK yang dipandang banyak orang terlalu senior untuk Jokowi yang relatif masih muda, menurut Ikrar, tidak menjadi masalah. Ia menilai, meski sudah berumur tua, JK berjiwa muda. "Tidak jadi persoalan. Dia masih bugar," katanya.

Hingga saat ini PDI-P belum memutuskan bakal cawapres bagi Jokowi. Beberapa nama masuk dalam bursa. PDI-P akan menetapkan siapa yang akan diusung pada waktu yang tepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com