Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pilpres 2014 Milik Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 01/05/2014, 19:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemilihan Presiden 2014 diprediksi hanya akan diisi oleh dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Joko Widodo (Jokowi) dari PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Bakal calon presiden dari partai lain diprediksi akan bergabung bersama dua poros tersebut karena kesulitan membentuk poros baru.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan, poros pertama akan dipimpin oleh PDI-P yang mengusung Jokowi sebagai calon presidennya. Poros ini, menurut dia, akan terdiri dari partai yang memiliki kultur ideologi relatif sama dengan PDI-P. Satu yang sudah pasti adalah Partai Nasdem. Partai lainnya yang diprediksi akan bergabung adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Dengan PDI-P sebagai leading party-nya, dan kalau PPP jadi masuk, maka akan mendapat (hasil pileg) sekitar 41,75 persen," kata Siti dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Poros kedua, kata Siti, adalah poros yang dipimpin oleh Gerindra. Poros ini akan lebih heterogen karena ingin membangun koalisi yang lebih besar. Siti mengatakan, berdasarkan pengamatannya, saat ini ada dua partai yang telah memberi sinyal kuat untuk bergabung dengan Gerindra, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Bergabungnya tiga partai ini akan membuat Gerindra dapat mengusung Prabowo sebagai capres karena mendapat total suara di pileg sekitar 26,27 persen.

Selain dua poros koalisi itu, ada satu poros lain yang digagas Golkar. Kemungkinan, kata Siti, akan menggandeng Partai Demokrat dan Hanura. Total suara dari gabungan tiga partai itu mencapai sekitar 29,45 persen.

"Tapi poros Golkar tidak aman karena elektabilitas capresnya rendah. Besar kemungkinan Demokrat ke Gerindra karena banyak partai yang tidak siap untuk oposisi," kata Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com