Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe: Wajar Saja Gerindra Dekati Hanura

Kompas.com - 30/04/2014, 07:12 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo berpendapat pendekatan Partai Gerindra kepada pimpinan partainya sebagai hal yang wajar. Dia mengatakan pendekatan itu lazim di antara sesama petinggi partai politik pada saat ini.

"Saya rasa wacana (koalisi) itu bukan hanya dengan Gerindra saja, dengan Golkar, dengan PDI-P, dengan semua," kata Hary yang ditemui usai RUPS Tahunan dan RUPSLB PT Media Nusantara Citra Tbk, di MNC Tower, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Menurut Hary, saat ini tidak ada satu pun partai politik yang bisa berdiri sendiri. "Kesimpulannya, semua partai saling berdiskusi, saling menjajaki."

Hary pun menolak menyebutkan partai yang menurut dia memiliki platform paling mendekati milik partainya. "Sampai hari H, pembicaraan terus berjalan. Semua mungkin. Tunggu tanggal mainnya," tepis dia.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menemui Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto pada Rabu (23/4/2014).

Kedatangan Prabowo ke kediaman Wiranto, kata Muzani, adalah untuk mengajak Hanura berkoalisi dan mendukung pencapresannya. "Pak Prabowo datang ke rumah Pak Wiranto di Cipayung agak malam, sekitar jam 11 malam," ujar dia, Senin (28/4/2014).

Muzani mengatakan, manuver yang dilakukan Prabowo itu didukung penuh oleh kalangan internal Gerindra. Menurutnya, langkah yang dilakukan Prabowo itu telah mengesampingkan konflik pribadinya dengan Wiranto demi membangun koalisi untuk kepentingan bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com