Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mukernas Selesai, Islah PPP Sudah Final

Kompas.com - 24/04/2014, 13:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dua kubu yang berseberangan pendapat dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan akhirnya bersepakat damai. Islah ini telah mencapai kata final setelah masing-masing bersepakat dalam Musyawarah Kerja Nasional III PPP di Bogor, Kamis (24/4/2014). Mukernas tersebut memutuskan menerima fatwa islah dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maemoen Zubair.

"Sebagaimana diketahui, fatwa Mbah Moen kemarin menyerukan agar kedua belah pihak berdamai, kembali ke titik nol sehingga kita kembali seperti semula," kata steering committe mukernas, Lukman Hakim Saifuddin, dalam konferensi pers seusai penyelenggaraan Mukernas III PPP, Kamis siang.

Hal serupa disampaikan oleh Suryadharma Ali, yang kembali menjadi Ketua Umum PPP setelah jabatan itu dicabut untuk sementara. Suryadharma mengaku bersyukur karena akhirnya islah hari ini bisa terlaksana.

"Masa lalu selesai. Karenanya, ke depan kita sepakat untuk bersama-sama bergandengan tangan melangkahkan kaki secara tegak, penuh keyakinan untuk ikut mengantar bangsa dan negara yang kita cintai ini," kata Menteri Agama tersebut.

Sebelum sesi konferensi pers dimulai, para peserta mukernas saling bersalaman dan berpelukan. Sebelumnya, para pengurus PPP juga menyatakan sudah mencapai islah dalam pertemuan tertutup yang dipimpin oleh Maemon pada Selasa (22/4/2014) malam. Pihak pendukung Suryadharma dan kubu Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy telah sepakat menyetujui fatwa yang disampaikan Maemoen.

Meski demikian, islah itu belum final. Pada Rabu sore kemarin, internal PPP kembali bergejolak ketika Suryadharma enggan menghadiri penyelenggaraan hari pertama Mukernas III di Bogor. Para perwakilan dewan pengurus wilayah PPP merasa keberatan dengan ketidakhadiran Suryadharma itu. Suryadharma akhirnya hadir pada hari kedua Mukernas III, hari ini.

Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy menjamin bahwa islah hari ini sudah final dan tidak akan ada perdebatan lagi. "Waktu itu kan islahnya belum dilakukan dengan DPW. Sekarang sudah dihadiri semua unsur rapimnas. Islah kali ini kafah atau paripurna," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com