Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Gagal Bujuk Wiranto untuk "Turun Kelas" Jadi Cawapres

Kompas.com - 23/04/2014, 15:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Partai Golkar untuk memasangkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam Pemilu Presiden 2014 menemui kendala. Wacana ini tersendat di tengah jalan karena Wiranto diperkirakan tidak mau "turun kelas" menjadi calon wakil presiden.

"Pak Wiranto, yang saya dengar, tidak seperti yang direncanakan karena dia kan sekarang capres. Kalau jadi cawapres, berarti harus didegradasikan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di sela-sela acara pembukaan pameran Inacraft di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Agung menyatakan, Partai Golkar sudah menjalin komunikasi intensif dengan Partai Hanura. Namun, kedua partai itu belum secara resmi berkoalisi. Keduanya belum sampai pada tahap penandatanganan kerja sama. "Jadi, masih mengambang," ujar Agung.

Pendekatan Partai Golkar dengan Partai Hanura ini diakui oleh elite kedua partai itu. Partai Hanura, yang awalnya menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (Win-HT), pun mulai bersikap melunak.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, partainya kemungkinan akan memecah duet Win-HT karena Partai Hanura tak memperoleh suara yang memuaskan dalam pemilu kali ini. Opsi yang ditawarkan Hanura adalah mengajukan Wiranto atau Hary Tanoe sebagai calon wakil presiden.

Di sisi lain, Agung mengakui partainya mengalami kesulitan mencari mitra koalisi karena elektabilitas Aburizal sebagai capres tergolong rendah. Oleh karena itu, untuk mencari cawapres yang tepat, Partai Golkar menyiapkan dua tim yang bergerak untuk melakukan komunikasi politik dan mengawal penghitungan suara sehingga mengamankan pencapresan Aburizal. Tim yang melakukan komunikasi politik dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar. Pada 3 Mei 2014, partai ini juga akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) untuk menentukan arah koalisi dan cawapres untuk Aburizal.

Agung mengatakan, lebih baik Partai Golkar mencari cawapres dari eksternal, apalagi jika kandidat itu disokong oleh partai politik dengan basis massa yang kuat. Dia menyebutkan, salah satu pertimbangan calon wakil presiden untuk Aburizal adalah berasal dari Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com