Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jam Tangan Mewah Rp 1 Miliar Dibeli Jenderal Moeldoko Rp 5 Juta

Kompas.com - 23/04/2014, 11:58 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui, jam tangan yang dikenakannya bermerek Richard Mille. Ia mengatakan, jam tangan tersebut sangat mahal, tetapi ia membelinya dengan harga jauh lebih murah.

Menurut Moeldoko, di pasaran, harga tipe jam tangan yang dikenakannya mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

Saat konferensi pers pelaksanaan Sidang Phipindo (Filipina-Indonesia) Military Corporation di Hotel Borobudur, Moeldoko dengan bergurau akan melepaskan jam tangan tersebut jika ada yang berani membelinya Rp 5 juta.

"Sebuah jam yang dijual di pasaran harganya yang asli Rp 1 miliar lebih, tetapi saya bisa membeli Rp 5 juta," ujar Moeldoko, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengaku memiliki alasan mengapa ia mengenakan jam tangan mahal. Menurut Moeldoko, jam tangan tersebut melambangkan inovasi. Dengan mengenakannya, Moeldoko selalu teringat inovasi.

"Kenapa saya pakai ini? Setelah saya baca komentar-komentar itu ada sedikit perbedaan persepsi. Kenapa saya membeli jam ini? Dengerin dulu. Ini pelajaran bagi kita karena jam ini adalah jam yang sangat mahal, tetapi dijual sangat murah. Kenapa saya beli? karena ketika saya melihat jam ini, yang ada dalam pikiran saya adalah innovation, innovation. Inovasi dan inovasi," ujar pria asal Kediri, Jawa Timur, itu.

Ia tidak menjelaskan lebih lanjut dari mana mendapatkan jam tangan tersebut, apakah jam tangan asli yang dibelinya dengan harga jauh lebih murah, atau jam tangan asli tetapi palsu yang banyak beredar di masyarakat?

Jam tangan Moeldoko disorot media Singapura pada awal pekan ini karena nilainya yang dianggap fantastis. Bahkan, Moeldoko disebut memiliki lebih dari satu jam mewah. 

Moeldoko menjadi figur yang diperbincangkan sejak artikel kontroversial di Strait Times yang menyebut Panglima TNI itu meminta maaf kepada Pemerintah Singapura terkait penamaan kapal perang Usman-Harun. Namun, Moeldoko membantah hal tersebut dan menyebut bahwa media itu salah kutip. Ia mengaku meminta maaf kepada Singapura karena tidak bisa memenuhi permintaan agar tidak menggunakan nama Usman-Harun yang telah final. (Eri Komar Sinaga)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com