Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemilu Ini Paling Brutal"

Kompas.com - 21/04/2014, 18:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 dianggap sebagai yang paling buruk sepanjang pelaksanaan pemilu di Indonesia. Segudang kecurangan dan kesalahan administrasi menjadi tolok ukur yang tak dapat ditampik.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Pemilu Legislatif 2014 menjadi bukti konkret rendahnya kredibilitas pelaksanaan pemilu. Kecurangan dan politik uang terjadi di banyak tempat tanpa ada tindakan serius dari seluruh aparatur penyelenggara pemilu.

"Pemilu ini paling brutal yang pernah kita laksanakan," kata Burhanuddin, di Jakarta, Senin (21/4/2014).

Ia melanjutkan, di pileg tahun ini, uang seakan menjadi bahasa politik yang wajib dipakai semua politisi. Dapat dipastikan hanya kandidat yang memiliki modal cukup yang dapat terpilih dan duduk di Senayan.

Modus transaksinya, kata dia, kini juga semakin canggih. Pemberian uang atau jasa dilakukan sebelum dan sesudah pemilu berlangsung. Dengan begitu, ada jaminan dari pihak pemberi bahwa uang atau jasa yang diberikannya akan kembali dalam bentuk perolehan suara.

"Money politics menjadi bahasa yang mempertemukan politisi dengan masyarakat. Enggak ada bahasa lain kecuali proses transaksional memberikan barang dan jasa," pungkasnya.

Sebelumnya, tim dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan sedikitnya 313 praktik kecurangan dengan berbagai modus selama pemilu legislatif. Pemantauan dilakukan mulai 16 Maret hingga 9 April 2014 di 15 provinsi.

Pemantauan yang dilakukan tim ICW difokuskan pada empat isu, yakni pemberian uang, pemberian barang, pemberian jasa, dan penggunaan sumber daya negara. Hasilnya, praktik pemberian barang merupakan modus yang paling banyak digunakan dengan 128 temuan.

Selain itu, ada modus pemberian uang dengan 104 temuan, penggunaan sumber daya negara dengan 54 temuan, dan pemberian jasa dengan 27 temuan. Untuk pemberian uang, nominalnya dimulai dari Rp 5.000 hingga di atas Rp 200.000. Pemberian barang didominasi dengan pemberian pakaian dan pemberian jasa banyak ditemukan dengan cara memberikan layanan kesehatan atau menggelar acara hiburan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com