Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuzy Sebut Konflik PPP Murni dari Internal

Kompas.com - 20/04/2014, 18:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuzy mengungkapkan konflik yang terjadi di partainya tidak ditunggangi partai lain. Dia melihat sejauh ini, konflik itu murni tercipta lantaran persoalan di internal partai berlambang ka'bah itu.

"Yang kami rasakan, ini murni mal-administrasi dan mal-tindakan," ujar politisi yang kerap disapa Romy itu dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Romy mengimbau agar seluruh selisih pendapat yang terjadi antar-pengurus PPP tidak sampai berujung pada kekacauan. Ketua Komisi IV DPR itu mengingatkan agar seluruh pengurus mengikuti hukum dan norma yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Dia pun menyindir sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mendeklarasikan dukungan PPP kepada bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Romy menuding bahwa sikap Suryadhama adalah sikap pribadi, bukan sikap partai.

"Tidak bisa partai ini diputuskan orang per orang. Keputusan partai harus didasarkan pada alasan azas kolektif kolegial, sehingga siapa pun yang bertindak di atas konstitusi partai, harus diingatkan meski itu Ketum," ucap Romy.

Sebelumnya, Suryadharma menduga kisruh yang terjadi di tubuh PPP dipicu oleh pihak eksternal. Hal tersebut disampaikan Suryadharma usai menghadiri sidang kabinet di Istana Negara, Kamis (17/4/2014) lalu.

"Aroma itu kuat," ujar Menteri Agama itu saat ditanya wartawan. Suryadharma membenarkan bahwa konflik dipicu partai lain yang tidak ingin PPP berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Adapun, konflik PPP bermula saat Suryadharma Ali bersama Djan Faridz dan KH Noer hadir dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno pada akhir Maret lalu. Tak hanya hadir, Suryadharma bahkan melakukan orasi dan mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres.

Pada hari pemungutan suara tanggal 9 April lalu, internal PPP mulai menunjukkan perpecahan. Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi mengatakan tindakan Suryadharma telah membuat perolehan suara partai berbasis Islam ini turun. Suryadharma dianggap mengganggu konsolidasi kader di akar rumput dengan melimpahkan dukungannya ke partai lain, saat pileg belum selesai. Wakil Ketua Umum PPP lainnya, Suharso Monoarfa juga menyuarakan hal serupa.

Puncaknya, Suryadharma mengeluarkan surat pemecatan terhadap Suharso dan sejumlah ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Kubu Suharso yang menentang Suryadharma bersama Emron langsung merapatkan barisan dan menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu (19/4/2014 malam dan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Suryadharma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com