Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepis Komentar Fadli Zon, Jokowi Optimistis soal Koalisi Tanpa Bagi-bagi Kursi

Kompas.com - 19/04/2014, 04:33 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo optimistis mampu membangun koalisi dengan partai politik tanpa perlu bagi-bagi kursi di kabinet. Pernyataannya ini membantah komentar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang menyebut koalisi tanpa bagi-bagi kursi adalah omong kosong.

"Sekali lagi, kami enggak mau bagi-bagi kursi. Menurut saya, masuk akal saja," kata Jokowi, di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Taman Suropati 7, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2014). Menurut dia, apabila bertemu dengan partai politik lain, pembicaraan yang dibahas adalah membangun sebuah kabinet yang kuat untuk Indonesia yang lebih baik lagi.

Pria asal Surakarta itu menjelaskan dukungan partai politik berguna untuk membangun sebuah pemerintahan dengan parlemen dan negara yang kuat. Kerja sama antarpartai tersebut antara lain untuk menghasilkan kebijakan serta mengesahkan undang-undang, bukan berupa bagi-bagi kursi menteri di kabinet.

"Ketemu partai kok urusannya hanya cawapres, bagi kursi menteri. Kalau kita terusin pembahasan itu, ya kita kembali ke yang lalu-lalu," kata Jokowi. Sampai saat ini, PDI-P baru berkoalisi dengan Partai Nasdem, meski Jokowi juga melakukan safari politik ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Dalam pertemuan dengan Partai Golkar, kata Jokowi, partainya dan Partai Golkar bersepakat untuk saling mendukung presiden yang akan terpilih nanti. Sejauh ini Partai Golkar tetap akan mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai bakal calon presiden.

Adapun dalam pertemuan dengan PKB, ujar Jokowi, belum ada kesepakatan soal koalisi dan hanya saling berjanji untuk tetap berkomunikasi sampai ada keputusan soal koalisi. Kendati baru berkoalisi dengan satu partai, Jokowi tak mempermasalahkannya. "Tidak ada masalah dengan koalisi ramping. Kami ada pengalaman kok," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon mempertanyakan sikap partai yang tidak ingin berbagi kursi di dalam pemerintahan. Menurut Fadli, sistem pemerintahan yang dilakukan di negara lain, seperti di Eropa dan Amerika, pun menerapkan pembagian kursi pemerintahan di antara partai yang berkoalisi.

Menurut Fadli, bagi-bagi kursi di pemerintahan di antara partai yang bersepakat berkoalisi bertujuan memperkuat koalisi dalam menjalankan roda pemerintahan. "Kalau tidak bagi-bagi kursi, terus mau dimakan sendiri? Kalau tidak bagi-bagi kursi, omong kosong itu," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com