Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Akui Koalisi dengan Gerindra Tak Sesuai Mukernas

Kompas.com - 18/04/2014, 18:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengakui, keputusan partainya untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra bertentangan dengan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP.

Dalam Mukernas yang berlangsung di Bandung (9/2/2014) lalu, diputuskan bahwa PPP akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dari hasil Mukernas tersebut, tidak ada nama Prabowo. Namun dia menegaskan, keputusan Mukernas itu memang tidak bisa dijadikan patokan untuk menjalin koalisi dengan partai politik tertentu. Pasalnya, dia menilai keputusan tersebut hanya bersifat temporal.

"Hasil mukernas bisa berubah karena kondisi politik (saat itu) sudah jauh berbeda dengan kondisi politik saat ini. Aktualitasnya sudah tidak relevan dengan saat ini," kata Suryadharma saat konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014) sore.

Suryadharma juga meyakini, keputusan berkoalisi dengan Gerindra ini tidak akan ditentang lagi oleh para petinggi partai. Sebelumnya, langkah Suryadharma yang mendukung Prabowo sebagai capres dari Partai Gerindra, sempat ditentang oleh beberapa petinggi di DPP PPP. Akibatnya, sempat muncul wacana untuk "menggoyang" Suryadharma dari kursi Ketua Umum.

"Saya punya keyakinan bisa masalah itu bisa diselesaikan karena tokoh sentral di PPP Ketua Majelis Syariah DPP Maimun Zuber telah memberi dukungan penuh atas apa yang kita laksanakan hari ini," ujarnya.

Menurutnya, Maimun sangat dituakan di partai berlambang kabah itu. Oleh karenanya, dia yakin semua keputusan yang diambil oleh Maimun tidak akan ditentang oleh petinggi dan fungsionaris partai.

"Kyai Haji Maimun Zuber sudah beri dukungan sepenuhnya ke Prabowo untuk jadi capres 2014-2019. Insyaallah tidak ada satupun pengurus ppp yang membangkang dengan keputusan tersebut," pungkas Suryadharma.

Sebelumnya, PPP dan Gerindra telah resmi berkoalisi. Di kantor DPP PPP Jumat sore, kedua belah pihak bertemu untuk membahas mengenai kerjasama mereka. Usai pertemuan, Suryadharma menyatakan siap mendukung Prabowo untuk maju pada pilpres 9 April mendatang.

Prabowo sendiri menyatakan menerima dukungan yang diberikan PPP tersebut. Dia mengaku terharu PPP mau berkoalisi dan mendukung pencalonannya sebagai presiden tanpa meminta syarat apapun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi 4 Negara Kerjasama Demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi 4 Negara Kerjasama Demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com