Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Morotai Mengaku Tak Tahu Akil Minta Rp 6 Miliar

Kompas.com - 17/04/2014, 21:31 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, mengaku tak tahu adanya permintaan Akil Mochtar, yang saat itu masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, sebesar Rp 6 miliar untuk pengurusan sengketa Pilkada Morotai. Rusli juga baru mengetahui sengketa Pilkada Morotai masuk dalam dakwaan Akil.

"Saya baru tahu dari media massa bahwa ada kasus Morotai juga," ujar Rusli ketika bersaksi dalam sidang Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Permohonan keberatan hasil Pilkada Morotai saat itu diajukan Rusli dan pasangannya Weni R Paraisu. Gugatan itu diajukan karena mereka kalah suara dari pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice. Menurut Rusli, sengketa Pilkada di MK berjalan lancar hingga akhirnya MK yang diketuai oleh Akil mengabulkan permohonan keberatan. Rusli membantah menyuap Akil agar pemohonan keberatannya dikabulkan.

"Tidak pernah," ujarnya.

Namun, kesaksian Rusli bertolak belakang dengan Sharin Hamid yang merupakan kuasa hukum Rusli di perkara tersebut. Sahrin membenarkan, Akil meminta uang dan meminta Sharin menyampaikannya kepada Rusli.

"Yang jelas permintaan seperti itu ada, mendesak," ujarnya.

Namun, Sharin mengaku tak tahu berapa uang yang ditransfer ke rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Samagat. Sebab, Sharin tidak ikut mentransfer uang tersebut.

"Kalau yang kirim (uang), sepengetahuan saya Muchlis dan Djuffry," katanya. S

ementara itu, Akil membantah kesaksian Sharin. Akil mengaku tak pernah meminta uang untuk pengurusan sengketa Pilkada Morotai.

"Keterangan Sharin tidak benar," kata Akil.

Dalam dakwaan, Rusli hanya menyanggupi permintaan uang Akil sebesar Rp 3 miliar. Uang dikirim secara bertahap ke rekening CV Ratu Samagat dengan slip setoran ditulis "angkutan kelapa sawit". Namun, total uang yang dikirim hanya Rp 2,989 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com