Bagir: Tak Mungkin Jokowi Bangun Koalisi Tanpa Bahas Jatah Kursi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pers Indonesia Bagir Manan mengatakan, koalisi yang tengah dibangun PDI Perjuangan untuk mengusung bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu presiden mendatang tentu memiliki unsur transaksional karena melihat sistem yang ada serta perilaku partai.

"Koalisi tanpa adanya tawar-menawar itu tidak mungkin karena, kalau kita ingin mengajak partainya, berarti kita tentu ada bargaining partai itu. Oke, saya dukung, asal dapat menteri-menteri itu atau dukung program-program ini," ujar Bagir Manan di Jakarta, Rabu (16/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Bagir, yang menjadi soal adalah mengenai "dagang sapi" di dalam koalisi, bukan gotong royong yang kerap kali disebut Jokowi.

"Itu kan tentu ada bargaining, yang jadi soal 'dagang sapinya', bukan kerja samanya. Kalau mau gotong royong, dia harus membuat program dia. Ini program kamu, siapa yang mendukung program ini untuk disepakati dulu. Kalau Anda punya program ini, Anda boleh ikut saya, yang tentukan. Tapi dalam sistem itu tidak mungkin," ujar dia.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan sistem Amerika Serikat. Di negeri tersebut, presiden yang menentukan menteri-menterinya, berdasarkan kemampuan dan bukan mewakili partai.

"Realitas politik di Indonesia seperti itu. Jadi, pakai bahasa apa pun, sama saja. Jadi jangan debat semantiklah, jangan mengatakan bahwa dia (Jokowi) gotong royong, tapi tidak ngomongi jatah kursi," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa partainya akan menghilangkan tradisi bagi-bagi kursi menteri ketika berkoalisi dengan partai politik lain. Menurut Jokowi, Partai Nasdem yang telah berkoalisi dengan PDI-P telah menyetujui hal itu.