Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dipinang" Jokowi, Keputusan PKB Tunggu Masukan PBNU

Kompas.com - 13/04/2014, 08:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kedatangan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa disebut sebagai tahap awal menuju kesepakatan antara PDI-P dengan PKB mengenai kemungkinan bekerja sama.

Namun, PKB belum memutuskan bentuk kerja sama yang konkret. PDI-P dan PKB akan berkonsultasi dengan Dewan Syuro dan PBNU terlebih dahulu untuk menyepakati kerja sama antara keduanya. 

"Masih proses!" ujar Jokowi, Sabtu kemarin usai pertemuan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Jokowi beserta jajaran DPP PDI-P dan PKB telah mengadakan diskusi tertutup. Muhaimin mengatakan, dalam diskusi tersebut, dirinya dan Jokowi sepakat akan menindaklanjuti pertemuan ini dalam sebuah pembicaraan yang lebih konkret.

"Kita akan terus tindak lanjuti dalam pembicaraan mengenai strategi pembangunan, strategi pemerintahan, dan berbagai upaya lainnya," kata Muhaimin.

Jokowi datang ke PKB dalam kapasitas sebagai calon presiden atau capres PDI-P. Jika kerja sama kedua dilakukan, bukan tidak mungkin PKB punya kesempatan mengusung cawapres bagi Jokowi.

Namun, Muhaimin mengatakan, agenda yang membahas mengenai cawapres belun tuntas. Ia menambahkan, untuk mengusung cawapres yang tepat, butuh waktu untuk terus dikomunikasikan.

Saat ditanya apakah dirinya siap menjadi cawapres untuk Jokowi, Muhaimin tertawa. "Ya enggak usah dijawab dulu, lah," ujarnya masih sambil tertawa.

Jokowi pun ditanya hal senada, apakah dirinya akan menjadikan Muhaimin sebagai pendampingnya dalam Pemilu. Jokowi enggan memberi jawaban lengkap. "Tadi kan sudah dijawab Cak Imin," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com