Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Umumkan Cawapres pada Waktu yang Mengejutkan

Kompas.com - 11/04/2014, 17:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, partainya akan memilih waktu yang tepat untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden yang mendampingi Joko Widodo. Saat ini pembahasannya terus dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspirasi yang berkembang.

"Momentum itu mengandung element of surprise, mengandung suatu keterkejutan, tetapi juga mengandung bangunan kepercayaan dari rakyat," kata Hasto saat dijumpai di kediaman Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2014).

Hasto mengatakan, persiapan yang dilakukan partainya saat ini adalah menganalisis sejumlah figur yang telah mengemuka di masyarakat. Ia berharap, saat menyampaikan bakal cawapresnya nanti, publik dapat memberikan respons positif.

"Tentu saja nama-nama ada, sebagai bagian dari langkah PDI-P ke depan. Kita harap, saat diumumkan, mendapat respons baik," ujarnya.

Sebelumnya, politikus senior PDI-P, Pramono Anung, mengatakan, sudah ada diskusi di internal partai ini mengenai figur yang akan dijadikan bakal cawapres pendamping Jokowi. Namun, belum diketahui, kapan keputusan final akan disampaikan karena otoritas secara penuh atas hal itu ada pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait mengatakan telah menerima masukan yang berkembang di masyarakat terkait nama-nama figur yang akan dijadikan pendamping Jokowi.

Di antara nama figur yang berkembang, kata Maruarar, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dan Ketua KPK Abraham Samad dianggapnya baik karena menguasai permasalahan hukum. Figur yang memiliki latar belakang ekonomi, kata dia, adalah Hatta Rajasa. Adapun jika ingin mendapat bakal cawapres yang memiliki latar belakang militer, nama-nama yang disebutkan Maruarar adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Ryamizard Ryacudu dan Pramono Edhie Wibowo, serta Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Namun, dari semua nama itu, Maruarar merasa bahwa pendamping yang paling tepat adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena memiliki pengalaman bekerja bersama memimpin Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com